SEWAKTU.com -- Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto meminta Pemerintah Kabupaten Bogor meminimalisir potensi konflik sosial, dalam upaya penanganan polemik lalu lintas angkutan tambang di Jalan Raya Parungpanjang-Bunar, Kecamatan Parungpanjang.
Menurutnya, banyak kepentingan kelompok masyarakat yang harus diakomodir.
"Cara-cara persuasif harus dikedepankan, kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan harus diajak bicara dan kebijakan apapun yang dikeluarkan harus tersosialisasikan dengan baik," ujar Rudy Susmanto, Selasa 9 Januari 2024.
Pernyataan tersebut merespons insiden keributan antara petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor dengan sejumlah sopir truk saat penertiban jam operasional angkutan tambang, pekan lalu.
Baca Juga: Menggambarkan Keindahan Kamar Tidur Ala Korea dengan 6 Inspirasi Warna Cat Estetik di Sini!
Rudy menyadari, penyelesaian masalah di Parungpanjang tidak semudah membalik telapak tangan. Karena itu, solusi yang sudah dijanjikan Pemkab Bogor untuk mengurai persoalan harus segera direalisasikan. Dia memastikan, DPRD Kabupaten Bogor akan memberikan dukungan.
"Pertama pembangunan kantung parkir harus dituntaskan, tempat dan fasilitasnya harus layak, disosialisasikan dengan baik agar saudara-saudara kita, para sopir mau menepi kesana saat jam operasional diberlakukan," kata dia.
Kemudian, lanjut Rudy, pembangunan jalan baru untuk membagi beban lalu lintas di Jalan Parungpanjang-Bunar, harus direalisasikan.
Baca Juga: Membuat Tahun 2024 Lebih Terencana dengan Inspirasi 6 DIY Planner Kreatif Ini!
Pembangunan jalan yang rencananya akan dikhususukan untuk lalu lintas angkutan material tambang itu membutuhkan keterlibatan pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Karena itu, Rudy meminta Pemkab Bogor merajut lagi komunikasi untuk merealisasikan pembangunan jalan tersebut.
"Harapan terbesar masyarakat yang dianggap bisa mengakomodir semua kepentingan adalah pembangunan jalan. Pembangunan ini juga sudah menjadi janji politik pemerintah provinsi, masyarakat menunggu realisasinya," sambung Rudy.
Jika penanganan hanya berkutat pada pengaturan jam operasional, Rudy menambahkan, yang dikhawatirkan terjadi adalah konflik sosial antara petugas dengan kelompok masyarakat sopir dan juga konflik antara kelompok sopir dengan kelompok masyarakat lainnnya.
"Hal ini harus kita cegah," tegas dia. *
