Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto Minta Pemkot Bogor Lebih Inovatif Dalam Penyusunan Program

SEWAKTU.com -- Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menyampaikan beberapa catatan agar penyusunan program yang dibuat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dia mengatakan hal itu dalam acara Konsultasi Publik Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) untuk tahun 2025, Senin (26/2).

"Mulai dari musrenbang kelurahan hingga kota, penyusunan RKPD, dan KUA PPAS belum menyentuh hal yang strategis dan substantif sesuai kebutuhan terkini," ujar Atang, dalam keterangannya, Rabu (28/2).

Penyandang Doktor dari IPB University ini menilai ada tiga hal yang menghambat Pemerintah Kota Bogor dalam menyusun program, yakni hambatan regulasi, hambatan habitasi atau kebiasaan, dan limitasi atau keterbatasan anggaran.

Baca Juga: Komisi III DPRD Kota Bogor Datangi Pembangunan Pasar Gembrong Sukasari

Atang menjelaskan, sebelum memasukkan input pokok-pokok pikiran DPRD yang dilanjutkan dengan penyusunan RKPD, bagusnya ada workshop marathon terlebih dahulu dan diskusi antarpengambil kebijakan untuk bisa menyusun program yang memang dibutuhkan masyarakat.

"Tiap tahun tentu ada perubahan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, program APBD tahun berikutnya bisa menjawab tuntutan tersebut,” ungkap Atang.

Selama ini ada sebuah kebiasaan OPD dalam menyusun program, hanya mengulang program yang sudah ada tanpa berani memunculkan program baru sesuai kebutuhan yang baru di masyarakat. Ini yang menurut Atang menjadi persoalan karena tidak adanya inovasi yang diberikan dalam menyusun program.

Baca Juga: Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto Minta Pemkot Terjunkan Nakes Tangani DBD

Atang memberikan contoh, dalam beberapa tahun belakangan ini, DPRD Kota Bogor selalu memberikan usulan kepada Pemkot Bogor untuk segera membuat program bantuan untuk pelaku UMKM seuai dengan Perda Nomor 4 tahun 2021 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Namun, program tersebut tidak pernah muncul karena terbentur masalah data yang belum siap, belum ada verifikasi maupun validasi. “Jadi, forum konsultasi publik ini harus bisa melahirkan rumusan terbaik untuk masyarakat Kota Bogor ke depannya," tutur Atang.