Rudy Susmanto Lantik 247 PPPK Penuh Waktu Tahap II, Ribuan Lainnya Masih Tunggu Proses BKN

SEWAKTU.com – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, resmi melantik 247 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu tahap II lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor di Gedung Tegar Beriman, Kamis (2/10/2025).

Pelantikan ini sekaligus ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan, serta pengukuhan empat CPNS menjadi PNS dan penyerahan SK kepada empat CPNS baru.

Dalam kesempatan itu, Rudy menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen Pemkab Bogor untuk memperkuat birokrasi yang profesional serta memberikan kepastian status bagi para pegawai.

Ia berharap langkah ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Bupati Bogor Rumuskan Aturan Baru Bantuan Keuangan Khusus Akselerasi Pembangunan Desa

Meski ratusan pegawai telah resmi dilantik, ribuan lainnya masih menunggu penyelesaian administrasi di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kepala BKPSDM Kabupaten Bogor, Yunita Mustika Putri, menyebut sebanyak 9.756 PPPK hingga kini masih dalam tahap pemrosesan.

“Prosesnya sedang berjalan di BKN, mulai dari pembaruan data pendidikan, tanggal lahir, hingga administrasi lainnya. Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) menjadi kunci utama sebelum pelantikan bisa dilakukan,” jelas Yunita.

Baca Juga: Gemilang! Kabupaten Bogor Raih 20 Medali di Hari Pertama Peparpeda Jabar 2025

Ia menambahkan, Pemkab Bogor menargetkan sebagian besar PPPK bisa segera dilantik setelah NIP diterbitkan.

“Berapa jumlah NIP yang keluar dari BKN, itu yang akan langsung kita lantik,” katanya.

Pelantikan ini turut dihadiri Wakil Bupati Bogor, Sekretaris Daerah, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD Kabupaten Bogor, para tokoh agama, camat, dan kepala perangkat daerah.

Kehadiran mereka menegaskan dukungan penuh terhadap penguatan sumber daya manusia di lingkungan Pemkab Bogor.

Selain PPPK penuh waktu, Pemkab Bogor juga tengah mempersiapkan pelantikan PPPK paruh waktu yang masih menunggu penyelesaian administrasi di tingkat pusat. (ADV)