SEWAKTU.com -- Pada tahun 2024, pemerintah daerah diberi tugas untuk mengajukan usulan formasi CPNS dan P3K PPPK maksimal hingga 31 Januari 2024.
Usulan tersebut akan ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).
Trenggalek, sebagai contoh, mengusulkan 2000 CPNS dan 2.335 BKK untuk tahun 2024. Dari jumlah itu, 100 formasi untuk CPNS dan sisanya untuk PPPK P3K.
Jumlah formasi tersebut terbagi menjadi 82 formasi teknis dan 18 formasi non-teknis untuk CPNS, sementara untuk BKK mayoritas masih dari kalangan guru.
Baca Juga: WARISAN MEGAPROYEK MANGKRAK PRESIDEN INDONESIA! 8 Pembangunan Era SBY Yang Selesai di Tangan Jokowi
Meskipun demikian, pengisian formasi CPNS tidak terbatas hanya untuk fresh graduate, namun juga terbuka bagi tenaga non-ASN yang memenuhi syarat sesuai ketentuan CPNS.
Salah satu kendala yang dihadapi adalah minimnya anggaran di daerah, yang menyebabkan masih banyaknya guru honorer P1 yang belum mendapatkan formasi.
Guspardi, seorang pegawai di daerah, menyarankan agar pemerintah membuat skala prioritas bagi tenaga honorer K2 dan non-ASN yang sudah lama berkontribusi.
Pengaturan ini diharapkan dapat memberikan solusi tanpa menggeser posisi mereka yang sudah lama mengabdi.
Selain itu, penting juga untuk memperhatikan perlindungan bagi tenaga honorer yang diangkat menjadi CPNS.
Skema alokasi khusus perlu disusun untuk memastikan bahwa posisi seluruh pegawai non-ASN tidak tergeser oleh pengangkatan pegawai baru.
Baca Juga: BAKAL SERANJANG LAGI DEMI JADI IBU NEGARA 2024? Begini Rumor Titiek Soeharto Siap Dampingi Prabowo
Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan passing grade yang berbeda bagi pegawai honorer dibandingkan dengan pelamar umum.
Di samping itu, ada upaya untuk meningkatkan profesionalitas ASN dengan mengadopsi sistem manajemen kinerja yang lebih baik.