Kabupaten Bekasi, misalnya, telah mengajukan usulan sebanyak 4.088 formasi guru. Meskipun jumlahnya cukup besar, namun masih belum memenuhi kebutuhan guru di tingkat SD maupun SMP.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Imam Fathurrahman, menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi generasi di Kabupaten Bekasi, dengan memastikan kualitas pendidikan maksimal.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah melantik 1714 PPPK pada formasi 2023. Untuk formasi 2024, jumlahnya meningkat drastis menjadi 4.088, memberikan peluang besar bagi honorer untuk diangkat menjadi PPPK. Namun, masih terdapat sekitar 400 honorer yang belum bisa lolos seleksi.
Baca Juga: PENAKLUK HATI WANITA TANGGUH INDONESIA! Kisah Cinta & Nasib Miris Tiga Suami Megawati Soekarnoputri
Pemenuhan kebutuhan guru akan dilakukan secara bertahap, seiring dengan turunnya peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.
Kabupaten Bekasi juga telah melakukan kajian transparan terhadap jumlah honorer yang masuk dalam database BKN, dengan mengusulkan formasi yang sesuai.
Dalam konteks ini, penting bagi instansi dan kepala daerah untuk tidak mengangkat honorer tanpa persetujuan, sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Bagi mereka yang melanggar, sanksi akan diberlakukan.
Dengan demikian, kado istimewa dan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga honorer merupakan langkah yang sangat diapresiasi.
Ini tidak hanya memberikan harapan bagi honorer yang telah bekerja keras, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia.