SEWAKTU.com -- Pada pertengahan tahun 1960-an, Indonesia dihadapkan pada momen bersejarah ketika seorang perwira tinggi militer mengambil alih kekuasaan dalam suasana kekacauan.
Ratusan ribu orang dituduh sebagai biang kekacauan dan dihabisi, sementara Presiden Soekarno dipaksa untuk menandatangani sebuah dekrit yang memberikan kekuasaan penuh kepada penguasa militer tersebut.
Dekrit ini kemudian dikenal sebagai "Supersemar," yang tidak hanya memulihkan ketertiban, tetapi juga melemahkan kekuatan Soekarno, membuka jalan bagi Soeharto untuk menjadi presiden kedua Indonesia pada tahun 1968.
Baca Juga: MASIH INGAT PAK TARNO? Pesulap 'Bim Salabim Jadi Apa Prok-Prok-Prok Gini Kabarnya Sekarang
Era Soeharto, yang disebut Orde Baru, ditandai dengan perubahan drastis dalam politik dan pemerintahan.
Masa ini berlangsung selama 32 tahun, dari 1966 hingga 1998, dengan fokus utama pada pembangunan ekonomi.
Meskipun ekonomi Indonesia berkembang pesat selama periode ini, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela, merusak tatanan hukum dan memperkaya keluarga kekuasaan.
Sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik membatasi kebebasan berpendapat dan melanggar hak asasi manusia.
Baca Juga: Anggota DPRD Kota Bekasi Choiruman: Penanggulangan Banjir di Kota Bekasi Perlu Grand Strategy
Berbagai peristiwa seperti penangkapan dan penahanan yang dilakukan di luar hukum terhadap anggota PKI, serta peristiwa kekerasan seperti Tragedi Tanjung Priok, Daerah Operasi Militer Aceh, dan Papua, mencerminkan pelanggaran yang terjadi selama masa Orde Baru.
Krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997 memicu kejatuhan Orde Baru. Indonesia, salah satu negara yang paling terpukul, mengalami penurunan dramatis dalam pertumbuhan ekonomi, yang diperparah oleh ketidakstabilan politik dan sosial.
Demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa dan masyarakat umum menuntut perubahan, yang akhirnya memaksa Soeharto untuk mengundurkan diri pada tahun 1998.
Pergantian kekuasaan ini menandai dimulainya era reformasi politik di Indonesia. Otonomi yang luas diberikan kepada daerah, dan kebebasan berpendapat serta hak asasi manusia diberikan lebih banyak perhatian.
Meskipun masih ada tantangan, seperti korupsi yang persisten dan birokrasi yang lamban, reformasi ekonomi berhasil memperbaiki makroekonomi dan memulihkan pertumbuhan ekonomi.