SEWAKTU.com -- Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ridwan Muhibi meminta pemerintah untuk mengevaluasi secara serius Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Hal itu ia sampaikan usai mengetahui adanya keluarga bocah yang kelaparan di Bojonggede yang ternyata belum masuk dalam data DTKS.
Ridwan Muhibi meminta pemerintah agar secepatnya melakukan evaluasi dan pendataan ulang DTKS tersebut, agar penerima bantuan untuk keluarga prasejahtera benar-benar tepat sasaran.
Baca Juga: Bocah Menangis Karena Kelaparan, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Minta Kades Lebih Perhatikan Warga
“Saya sudah mendorong perbaikan DTKS, selain itu kita juga harus punya data sendiri untuk masyarakat prasejahtera untuk memastikan perbantuan pemerintah benar-benar turun ke orang yang tepat,” kata dia, Rabu 7 Mei 2024.
Sebab, kata dia, tidak sedikit data DTKS yang tidak tepat sasaran. Sehingga, masyarakat yang cukup secara ekonomi banyak yang menerima bantuan untuk masyarakat prasejahtera.
“Sebaliknya, banyak juga di lapangan, masyarakat yang membutuhkan malah tidak mendapatkan bantuan. Ini miris, harus segera dievaluasi,” tegas dia.
Baca Juga: DPRD Kabupaten Bogor Beri 28 Rekomendasi LKPj Bupati Bogor Tahun 2023
Komisi IV akan mendorong secara anggaran jika pemerintah Kabupaten Bogor melakukan pendataan ulang untuk memastikan bantuan pemerintah disalurkan kepada orang yang benar-benar membutuhkan.
“Kita siap dorong di penganggaran, ini harus secepatnya dilakukan evaluasi. Saya juga sudah sampaikan kepada Dinas Sosial agar secepatnya dievaluasi, dan mereka merespon dengan baik,” jelasnya.
Ridwan Muhibi menyayangkan, dari 2,7 juta DTKS yang ada, banyak diantaranya yang tidak akurat. Sehingga, kejadian keluarga Gibran harus menjadi cambuk pelajaran bagi pemerintah Kabupaten Bogor.
Tak hanya pemerintah Kabupaten Bogor, Komisi IV juga meminta pemerintahan desa agar benar-benar jujur dan selektif dalam memilih dan memilah para calon DTKS.
“Harus perbaikan dari semuanya dari RT RW desa kita harus punya data sendiri, nanti pendataannya yang bener-bener dengan data orang miskin. Pemerintah harus berani memberikan dana supaya ga terjadi seperti yang kemarin,” jelas dia.