news

Rapat Koordinasi Pemkot Bogor Bahas Netralitas ASN dan Pelaksanaan Aman di Pilkada 2024

Selasa, 10 September 2024 | 09:42 WIB
Tim KPK melakukan observasi ke Pemkot Bogor, usai Kota Bogor masuk kandidat daerah percontohan anti korupsi.

SEWAKTU.com -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengadakan rapat koordinasi Desk Pilkada 2024 di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, pada Jumat (6/9/2024).

Rapat ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan aman, lancar, dan kondusif, serta menegaskan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses tersebut.

Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, menjelaskan bahwa Desk Pilkada memiliki peran penting dalam memantau jalannya Pilkada, mengidentifikasi dan mengantisipasi masalah, memberikan saran untuk penyelesaian, serta melaporkan perkembangan pelaksanaan Pilkada Kota Bogor kepada Kementerian Dalam Negeri.

Dalam kesempatan tersebut, Hery menegaskan pentingnya netralitas ASN dan pihak terkait lainnya. “Kita sudah memasuki tahapan penting, di mana lima pasangan calon sudah mendaftarkan diri untuk Pilkada Kota Bogor. Semua pihak, terutama ASN, harus tetap netral,” tegas Hery.

Baca Juga: Streaming Indonesia vs Australia XPlay Gratis Kualifikasi Piala Dunia 2026 Alternatif RCTI

Mengawal Pilkada Kota Bogor 2024

Hery menekankan bahwa Desk Pilkada Kota Bogor berfungsi sebagai wadah komunikasi dan koordinasi untuk memastikan Pilkada berjalan dengan aman, damai, dan sukses.

Ia berharap komitmen semua pihak yang terlibat, khususnya dalam Desk Pilkada, dapat menjalankan tugas dengan baik mulai dari proses pendaftaran hingga pelantikan kepala daerah.

“Kami berharap masyarakat Kota Bogor mengikuti seluruh proses ini dengan semangat dan kegembiraan, sehingga kita bisa memilih pemimpin yang amanah melalui proses yang demokratis dan diterima oleh semua,” ujar Hery.

Ia juga mengingatkan pentingnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada, dengan harapan jumlah pemilih bisa lebih tinggi.

Koordinasi dan Antisipasi Kerawanan

Hery juga menyoroti pentingnya peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor dalam memberikan materi terkait aturan kampanye, baik kepada pasangan calon maupun tim sukses, agar tidak melanggar batasan yang telah ditetapkan.

“Potensi kerawanan yang mungkin muncul harus diantisipasi dengan cepat melalui komunikasi yang intens,” tambah Hery.

Ia juga mengingatkan bahwa isu SARA dan agama harus diwaspadai dan dicegah agar tidak mengganggu jalannya Pilkada di Kota Bogor.

Halaman:

Tags

Terkini

KPK Gelar OTT di Banten, 9 Orang Langsung Diamankan

Kamis, 18 Desember 2025 | 17:42 WIB