“Kami melihat adanya peningkatan dalam komitmen badan publik untuk melaksanakan keterbukaan informasi. Tahun ini, dari 27 kabupaten/kota, terdapat 20 yang berhasil mendapatkan predikat informatif. Selain itu, dari 40 OPD (Organisasi Perangkat Daerah), sebanyak 24 OPD masuk kategori informatif,” tambah Ijang.
Selain OPD, partai politik di Jawa Barat juga menunjukkan kemajuan dalam keterbukaan informasi. Dari 20 partai politik, 10 di antaranya kini masuk dalam kategori informatif.
Tingkat partisipasi badan publik di Jawa Barat dalam survei keterbukaan informasi mencapai 91 persen.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, badan publik yang memenuhi kualifikasi terbaik dengan skor di atas 90 dianugerahi penghargaan sebagai badan publik informatif.
Ijang mengungkapkan, Komisi Informasi Jawa Barat telah menyelesaikan 287 sengketa informasi sepanjang tahun ini.
"Ini menunjukkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat telah berjalan dengan baik dan bukan sekadar kontestasi, melainkan upaya bersama dalam meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah,” katanya.*** (rob)