SEWAKTU.com -- Demi memastikan pelaksanaan pemerintahan Kota Bogor berjalan sesuai rencana, DPRD Kota Bogor melalui Komisi I dan Komisi II melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD) pada Jumat, 15 November 2024.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, menyatakan bahwa sidak ini merupakan bagian dari tugas pengawasan DPRD serta tindak lanjut atas aspirasi masyarakat terkait pelayanan publik.
"Kami ingin memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berada di jalurnya dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat perihal pelayanan di instansi pemerintah Kota Bogor," ujar Rusli yang juga menjadi koordinator Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Bogor.
Komisi I DPRD Kota Bogor mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) di Lippo Plaza Kebun Raya serta lahan yang direncanakan untuk pembangunan Kantor Kelurahan Pakuan, Kecamatan Bogor Selatan.
Baca Juga: AXIS Nation Cup 2024: Kolaborasi Musik dan Futsal Sukses Meriahkan Grand Final di Indonesia Arena
Ketua Komisi I, Karnain Asyhar, menyoroti penurunan kunjungan masyarakat ke MPP dan kurangnya integrasi antara layanan lembaga vertikal dan pemerintah Kota Bogor.
"Dengan nilai sewa Rp1,3 miliar, Pemkot Bogor harus meningkatkan pelayanan dan melakukan promosi MPP. Integrasi menu layanan dari lembaga vertikal dan Pemkot Bogor juga harus menjadi prioritas," tegas Karnain.
Ia juga menekankan pentingnya realisasi pembangunan Kantor Kelurahan Pakuan pada tahun 2025. Menurutnya, kehadiran kantor kelurahan baru ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara signifikan. "Kami berharap kantor kelurahan ini dapat menghadirkan pelayanan optimal dan terealisasi pada 2025," tutupnya.
Baca Juga: Farhat Abbas ancam akan laporkan donatur Emma Warokka
Sementara itu, Komisi II DPRD Kota Bogor melakukan kunjungan ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Ketua Komisi II, Abdul Kadir Hasbi Alatas, menyoroti perlunya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan pengusaha terkait pengurusan izin.
"Masih banyak aduan tentang kesulitan dalam pengurusan izin. Dengan sosialisasi yang lebih baik, diharapkan proses perizinan menjadi lebih mudah sehingga dapat meningkatkan nilai investasi yang masuk ke Kota Bogor," ungkap Hasbi.
Selain itu, Hasbi meminta DPMPTSP memberikan asistensi kepada Dinas PUPR dalam pengelolaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang kini menggantikan IMB, untuk memastikan pendapatan dari sektor perizinan tidak menurun. "Kami ingin memastikan masa transisi ini diawasi dengan ketat agar tidak terjadi kebocoran pendapatan," tambahnya.
Kegiatan sidak ini mencerminkan komitmen DPRD Kota Bogor dalam mendukung pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.