news

Bupati Bogor dan Menteri LH Siapkan Langkah Tegas Atasi Alih Fungsi Lahan di Bogor Selatan

Minggu, 9 Maret 2025 | 17:38 WIB
Bupati Bogor Rudy Susmanto Bersama Menteri, Kolaborasi Tangani Wilayah Potensi Rawan Bencana di Bogor Selatan. (Foto/Diskominfo Kabupaten Bogor.)

SEWAKTU.com – Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyoroti perubahan tata ruang yang tidak sesuai peruntukan di kawasan Tasman Ujung, Kabupaten Bogor.

Perubahan ini diduga menjadi salah satu penyebab bencana banjir dan longsor yang terjadi pada 2 Maret 2025.

Bupati Rudy Susmanto menegaskan, pihaknya berkomitmen mengambil langkah korektif untuk mengatasi dampak perubahan lanskap tersebut.

Baca Juga: Seruan Aksi Demo 10 Maret Viral di Medsos, Ribuan Tenaga Honorer Siap Demo di DPR RI Imbas Penundaan Pengangkatan CASN 2024

Menurutnya, menjaga keseimbangan lingkungan sangat penting untuk mencegah dampak buruk yang lebih luas, termasuk ke wilayah hilir Jakarta.

"Kami akan melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mencari solusi terbaik. Program penghijauan akan segera kami dorong, serta penertiban terhadap bangunan di kawasan terlarang akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Keselamatan masyarakat adalah prioritas kami," kata Rudy Susmanto.

Perubahan Fungsi Lahan Jadi Sorotan

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan, sejak 2010, kawasan seluas 15.000 hektar tersebut berfungsi sebagai hutan lindung, taman nasional, dan kawasan resapan air.

Namun, pada 2022, sekitar 8.000 hektar lahan berubah menjadi kawasan pertanian, sementara permukiman meluas dari 500 hektar menjadi 1.500 hektar.

Bahkan, beberapa badan sungai digunakan untuk pembangunan resort dan tempat wisata, yang seharusnya tetap dilindungi.

Baca Juga: 10 Tempat Bukber Keluarga Paling Favorit di Bogor

"Kami melihat adanya perubahan tata ruang yang sangat mengkhawatirkan. Kawasan resapan air seharusnya tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Jika dibiarkan, maka bencana serupa akan terus terjadi," ujar Hanif Faisol Nurofiq.

Dalam waktu dekat, pemerintah akan memasang plang "Dalam Pengawasan" di sejumlah area terdampak dan menyegel 33 titik yang melanggar peraturan.

Kajian ilmiah juga akan dilakukan untuk menentukan langkah penegakan hukum, termasuk pembongkaran bangunan tak berizin.

Halaman:

Tags

Terkini

KPK Gelar OTT di Banten, 9 Orang Langsung Diamankan

Kamis, 18 Desember 2025 | 17:42 WIB