SEWAKTU.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kekacauan tata ruang di provinsinya yang dinilai lebih dipengaruhi kepentingan politik dibanding prinsip konservasi dan hukum alam.
Hal itu ia ungkapkan dalam acara Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (15/5/2025).
“Ada kekacauan dalam pembangunan di Jawa Barat, khususnya pada tata ruang. Pendekatan yang digunakan lebih politis ketimbang konservatif, akibatnya tata ruang kita sarat kepentingan politik,” ujar Dedi.
Kepala Desa Diimbau Kembali ke Nilai-Nilai Budaya
Dalam pidatonya, KDM mengajak para kepala desa untuk kembali menjadi pemimpin lingkungan dan pelestari budaya lokal.
Ia menyoroti hilangnya hubungan kepala desa dengan alam dan nilai-nilai warisan leluhur.
“Banyak kepala desa kehilangan koneksi dengan akar budayanya. Mereka tidak lagi mengenal mata air, leuweung larang, atau nilai-nilai karuhun,” katanya.
Menurut KDM, pelantikan pengurus DPD APDESI ini harus menjadi momentum konsolidasi peran strategis desa dalam pembangunan yang mengedepankan budaya, nilai lokal, dan keberlanjutan lingkungan.
Baca Juga: Bupati Bogor Lantik Heri Gunawan sebagai Ketua Karang Taruna, Tegaskan Peran Strategis Pemuda
Ia menekankan bahwa kepala desa bukan semata pengelola administrasi atau dana desa, melainkan agen perubahan dan penjaga harmoni antara manusia dan alam.
“Mari kita bangun desa bukan hanya dengan jalan dan gedung, tetapi juga dengan nilai, karakter, dan kearifan lokal. Desa harus menjadi pusat ketenangan, kenyamanan, dan keseimbangan hidup,” tuturnya.
Sebagai bagian dari komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, acara ini juga menandai penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemda Provinsi Jawa Barat dengan Institut Teknologi Bandung (ITB).
Baca Juga: Pemkot Bandung Resmi Bentuk Koperasi Merah Putih, Perkuat Ekonomi Warga di Tingkat Kelurahan