SEWAKTU.com – Pemerintah Kota Bandung bersama DPRD resmi menyepakati perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam APBD 2025.
Penyesuaian ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat pelayanan publik dan pembangunan kota di paruh kedua tahun anggaran.
Kesepakatan ini dituangkan dalam penandatanganan nota bersama antara Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dan Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Bandung, Kamis, 19 Juni 2025.
Baca Juga: Pemkot Bandung Dukung Pelatihan Kepala Dapur Program MBG, Sinergi Nasional Perkuat Ketahanan Gizi Anak
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan bahwa nilai perubahan anggaran mencapai Rp309 miliar, atau kurang dari 5 persen dari total APBD yang kini berjumlah sekitar Rp8,27 triliun.
“Alhamdulillah hari ini kita sudah mencapai kesepakatan. Semoga bisa segera direalisasikan agar kita bisa langsung bekerja,” ujarnya.
Farhan menjelaskan bahwa sektor pendidikan mendapat porsi terbesar dari anggaran perubahan tersebut.
Dana akan digunakan untuk membayar biaya operasional pendidikan (BOP) dan rehabilitasi ruang kelas belajar (RRKB) di jenjang Sekolah Dasar (SD).
“SMP belum, kita prioritaskan SD dulu,” katanya.
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi perhatian. Tambahan anggaran akan dialokasikan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk pengadaan obat-obatan dan alat habis pakai demi peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi warga.
Baca Juga: Hadiri Sertijab Kasatpol PP, Farhan Tegaskan Satpol PP Jadi Garda Terdepan Jaga Ketertiban di Bandung
Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Binamitra (DSDABM) juga turut mendapatkan bagian dari penyesuaian anggaran.
Dana akan digunakan untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur jalan, termasuk rehabilitasi kawasan wisata Teras Cihampelas.
Penandatanganan nota kesepakatan ini menjadi dasar hukum dan administratif bagi Pemerintah Kota Bandung dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD 2025 yang akan dibahas lebih lanjut.
Pemkot Bandung berharap perubahan anggaran ini dapat mendorong pelaksanaan program prioritas secara efektif dan mempercepat layanan publik bagi masyarakat di sisa tahun 2025. (ADV)