SEWAKTU.com — Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan komitmennya dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN).
Pernyataan itu disampaikan Rudy setelah menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Strategi Pemberantasan Korupsi yang digelar bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan para kepala daerah lainnya pada Kamis, 10 Juli 2025.
Menurut Rudy, pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan strategi pencegahan korupsi secara menyeluruh.
Ia menyambut baik forum koordinasi ini sebagai langkah konkret dalam menyatukan visi dan arah kebijakan antikorupsi di berbagai tingkatan pemerintahan.
“Saya berkomitmen melahirkan pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. Kita mulai dari Kabupaten Bogor untuk membangun Indonesia yang lebih bersih,” ujar Rudy dalam keterangannya.
Baca Juga: DPRD Kota Bogor Terima Draft RPJMD 2025–2029 dan Bahas Empat Raperda Strategis
Ia menambahkan, komitmen tersebut tidak hanya berhenti pada pernyataan, tetapi telah diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program yang fokus pada reformasi tata kelola pemerintahan.
Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain memperkuat pengawasan internal di lingkungan birokrasi, mendorong keterbukaan informasi kepada publik, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan pengambilan kebijakan.
“Transparansi bukan hanya keharusan, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja birokrasi kita,” tegas Rudy.
Lebih jauh, Rudy menilai bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan setengah hati.
Oleh karena itu, Pemkab Bogor secara konsisten menerapkan prinsip good governance serta terus mendorong reformasi birokrasi di berbagai sektor, guna menciptakan sistem pemerintahan yang efisien, terbuka, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Baca Juga: Wakil Wali Kota Bandung Tegaskan Rumah Sakit Wajib Layani Warga Ber-KTP Bandung Tanpa Diskriminasi
Langkah ini sekaligus menunjukkan keseriusan Pemkab Bogor dalam merespons tantangan pemberantasan korupsi yang membutuhkan kerja bersama lintas sektor, serta dorongan kuat dari kepemimpinan daerah. (ADV)