SEWAKTU.com — Pemkab Bogor menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui peningkatan akses keuangan daerah.
Komitmen itu ditunjukkan lewat kehadiran Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Rakornas tahun ini mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah”.
Fokus utama kegiatan tersebut adalah mempersempit kesenjangan inklusi keuangan antara pusat dan daerah agar manfaat kebijakan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.
Baca Juga: Sekda Ajat Dorong Penguatan Data dan Kolaborasi untuk Wujudkan Permukiman Layak di Kabupaten Bogor
Jaro Ade hadir didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asekbang), Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Dalam kegiatan tersebut, Jaro Ade mengikuti arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menekankan pentingnya pemerataan akses keuangan sebagai pondasi penguatan ekonomi rakyat, terutama sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Airlangga menjelaskan bahwa inklusi keuangan telah menjadi bagian penting dari perencanaan pembangunan jangka panjang nasional.
“Peningkatan inklusi dan literasi keuangan melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mencerminkan capaian positif salah satu Asta Cita Presiden,” ujar Airlangga.
Ia menambahkan, inklusi keuangan bukan hanya mendukung stabilitas ekonomi makro, tetapi juga menjadi indikator kunci dalam RPJMN dan RPJPN 2025–2045, serta masuk ke dalam RPJPD Kabupaten/Kota 2025–2045 sebagai ukuran utama keberhasilan pembangunan ekonomi daerah.
Lebih lanjut, Airlangga mendorong seluruh TPAKD di Indonesia untuk berperan aktif dalam mendukung agenda prioritas nasional, antara lain Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, perluasan energi bersih melalui PLTS Desa, dan Program PINTAR (Peningkatan Inklusi Keuangan untuk Pemerataan Ekonomi Rakyat) yang menekankan pemerataan akses keuangan bagi masyarakat kecil.
“Saya mengapresiasi atas telah terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh provinsi dan kabupaten/kota,” ungkapnya.