SEWAKTU.com — Pemkab Bogor melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Daerah menerima kunjungan kerja dari JDIH Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, pada Jumat (10/10/2025).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat IV Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor itu juga dihadiri oleh perwakilan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Republik Indonesia.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkuat kerja sama antar daerah dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, sekaligus menjadi ajang berbagi pengalaman serta praktik terbaik dalam memberikan layanan hukum yang inklusif dan mudah diakses publik.
Selama kunjungan, rombongan JDIH Kabupaten Mimika meninjau langsung sejumlah inovasi layanan milik JDIH Kabupaten Bogor, seperti Pojok Braille, Anjungan Mandiri, dan Perpustakaan JDIH.
Baca Juga: Bupati Bogor Mantapkan Dukungan Program Makan Bergizi Gratis, Siapkan 570 Dapur di 2025
Ketiga inovasi ini dinilai menjadi contoh nyata penerapan layanan hukum yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk bagi penyandang disabilitas.
Kasubag Dokumentasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, Norawati Simanjuntak, menyampaikan apresiasinya atas berbagai langkah inovatif yang telah dilakukan oleh Pemkab Bogor.
Ia menilai program seperti Pojok Braille merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menegaskan hak setiap warga untuk memperoleh pelayanan publik secara wajar dan tanpa diskriminasi.
“Kami banyak belajar dari penerapan layanan hukum inklusif yang dijalankan JDIH Kabupaten Bogor, khususnya penyediaan produk hukum dalam format Braille. Ini sangat membantu masyarakat penyandang disabilitas dalam mengakses informasi hukum. Harapannya, kami bisa mengadaptasi layanan serupa di Kabupaten Mimika,” ujar Norawati.
Baca Juga: Sekda Ajat Dorong Penguatan Data dan Kolaborasi untuk Wujudkan Permukiman Layak di Kabupaten Bogor
Selain mendalami pengelolaan produk hukum desa dan layanan hukum bagi penyandang disabilitas, rombongan juga mempelajari strategi publikasi informasi hukum melalui videotron dan platform digital yang dikembangkan oleh JDIH Kabupaten Bogor.
Di akhir pertemuan, kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan komunikasi dan memperkuat kerja sama antardaerah dalam pengembangan JDIH yang inovatif, inklusif, dan berbasis teknologi informasi.
Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang hukum dan memperluas akses masyarakat terhadap informasi hukum yang terpercaya dan mudah dipahami. (ADV)