6. Membenahi Sistem Coretax Nasional
Untuk menutup celah korupsi dan memperkuat digitalisasi perpajakan, Purbaya mengundang ahli teknologi internasional guna memperbaiki sistem Coretax Administration System di DJP.
Pembenahan ini diharapkan meningkatkan akurasi data wajib pajak dan efisiensi proses administrasi pajak.
7. Menarik Kembali Dana Modal Bergulir yang Mengendap
Purbaya menegaskan bahwa dana publik tidak boleh diam tanpa memberikan dampak ekonomi.
Oleh karena itu, ia memerintahkan penarikan kembali dana Modal Bergulir Pemerintah (MBG) yang tidak terserap oleh lembaga penyalur.
Dana tersebut akan dialihkan ke sektor yang lebih produktif.
8. Mempercepat Pembangunan Kilang Minyak
Untuk mengurangi ketergantungan pada impor BBM dan fluktuasi harga minyak dunia, Purbaya mendorong percepatan pembangunan kilang minyak dalam negeri.
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis menuju ketahanan energi nasional jangka panjang.
9. Mengambil Alih Koordinasi Pajak dan Bea Cukai
Langkah berani lainnya adalah pengambilalihan langsung koordinasi antara Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai.
Tujuannya untuk menciptakan sinkronisasi kerja, menghindari tumpang tindih, serta mempercepat reformasi birokrasi di sektor penerimaan negara.
10. Melanjutkan Pemotongan TKD ASN Berkinerja Rendah
Purbaya tetap melanjutkan kebijakan pemotongan Tambahan Kinerja Daerah (TKD) bagi ASN yang kinerjanya belum optimal. Menurutnya, insentif hanya layak diberikan berdasarkan produktivitas, bukan pemerataan. Langkah ini dinilai efektif untuk menjaga efisiensi anggaran pemerintah daerah.