SEWAKTU.com — DPRD Kota Bekasi menegaskan penolakannya terhadap rencana Pemerintah Kota Bekasi yang ingin menyewa 72 unit mobil listrik sebagai kendaraan dinas melalui pagu anggaran Rp12,9 miliar dalam Rancangan APBD Murni 2026.
DPRD menilai rencana tersebut tidak mendesak dan tidak menjawab kebutuhan utama masyarakat.
Anggota DPRD Kota Bekasi, Nawal Husni, menyampaikan bahwa kebijakan penyewaan kendaraan listrik saat ini tidak tepat untuk dipaksakan.
Menurutnya, masih banyak persoalan publik yang menuntut perhatian lebih besar dari pemerintah, terutama terkait urusan pelayanan dasar.
Baca Juga: 9.687 PPPK Paruh Waktu Resmi Dilantik, Ketua DPRD Sastra Winara: Ini Momentum Besar Pelayanan Publik
“Untuk sekarang, pembelian atau penyewaan mobil listrik belum menjadi kebutuhan prioritas,” kata Nawal kepada awak media pada Jumat, (14/11).
Ia menjelaskan bahwa sikap penolakan DPRD sejalan dengan rekomendasi Badan Anggaran (Banggar) yang sebelumnya juga menolak seluruh bentuk pengadaan mobil dinas baru.
Prioritas anggaran, tegas Nawal, harus diarahkan pada masalah yang langsung dirasakan masyarakat.
Salah satu isu yang ia soroti adalah persoalan sampah yang semakin mendesak di Kota Bekasi.
Nawal menilai anggaran miliaran rupiah itu akan jauh lebih bermanfaat apabila digunakan untuk pengadaan armada kebersihan seperti truk sampah, bukan kendaraan dinas berbasis listrik.
“Situasi sampah sudah mengkhawatirkan. Yang dibutuhkan masyarakat justru kendaraan operasional kebersihan, bukan mobil dinas listrik,” ujarnya.
Baca Juga: DPRD dan Pemkot Bogor Tetapkan Raperda Prioritas, Fokus pada Kota Cerdas dan Perlindungan Anak
Ia menambahkan bahwa persoalan penumpukan sampah telah mencapai level yang membahayakan kesehatan dan lingkungan.
Karena itu, menurutnya, pemerintah daerah harus mengutamakan alokasi anggaran untuk penanganan masalah tersebut.