SEWAKTU.com -- Ada belasan ribu orang menantang Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan membuka data pendukung penundaan Pemilu 2024. Diketahui, menentang penundaan Pemilu 2024 disuarakan masyarakat lewat laman change.org.
Petisi yang disampaikan masyarakat adalah bentuk tantangan agar Luhut Binsar Pandjaitan melakukan transparansi big data 110 juta orang Indonesia yang ia nilai mendukung penundaan Pemilu 2024.
Si pembuat petisi yaitu seorang alumni Sekolah Antikorupsi atau disingkat SAKTI. SAKTI berpendapat bahwa Luhut harus melakukan transparansi karena menjadi bagian dari informasi publik yang diatur pasal 1 angka 2 UU Nomor 14 Tahun 2008 (UU KIP).
Baca Juga: Menko Luhut Binsar Pastikan Tak Ada Jalan Damai Usai Haris Azhar dan Fatia Ditetapkan Tersangka
Tak disangka, petisi tantang Luhut Binsar Pandjaitan tersebut mendapat respon dukungan penuh dari publik.
Diketahui, saat ini ada 12.757 orang yang menandatangani petisi dukungan agar Luhut Binsar membuka big data hingga Rabu 6 April 2022 sore.
Wacana penundaan pemilu masih menjadi pembahasan panas di masyarakat, terutama media sosial. Wacana ini semakin memanas ketika Luhut Binsar membuat pernyataan kontroversial.
Luhut pernah mengklaim bahwa ada 110 juta orang di media sosial yang setuju bahwa Pemilu 2024 ditunda. Ratusan juta orang yang disebut sebagai "big data" ini diklaim menginginkan Presiden Joko Widodo memperpanjang masa jabatannya.
Baca Juga: Baliho Luhut Binsar Panjaitan Calon Presiden 2026 Beredar, Padahal Pilpres 2024
Klaim yang diungkapkannya tersebut bukan sekadar mendapat tentangan dari masyarakat umum. Para elit politik pun turut menyoroti klaim Luhut Binsar. Salah satunya Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang meminta Luhut Binsar mengklarifikasi pernyataan tersebut.
Lembaga survei Saiful Mujani Research & Consultan (SMRC) kemudian merilis data bantahan terkait klaim Luhut Binsar. Dari data SMRC yang dipaparkan Deni Irvani secara daring, para pemilih PDIP mayoritas justru menolak penundaan pemilu dengan berbagai alasan.
Terkini, Presiden Jokowi sepertinya mulai gerah dengan wacana ini. Bahkan dengan tegas Presiden Jokowi meminta seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak lagi berbicara mengenai isu penundaan Pemilu 2024.
Selain Pemilu 2024, Presiden Jokowi juga meminta seluruh menteri untuk tak berbicara soal perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.