SEWAKTU.com -- Isu konsorsium 303 judi online yang ramai menjadi bisnis haram Ferdy Sambo menjadi perhatian khusus.
Tak terkecuali para wakil rakyat DPR RI. Saat DPR RI membahas konsorsium 303 judi online Ferdy Sambo bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD ketika melaksanakan rapat dengar pendapat (RD), Senin 22 Agustus 2022.
Terkait dengan konsorsium 303 judi online Ferdy Sambo, Mahfud MD menuturkan tidak tahu menahu terkait diagram atau gambar konsorsium 303 judi online Ferdy Sambo.
Mahfud MD mengatakan sama sekali ‘buta’ perihal isu Kaisar Ferdy Sambo 303 konsorsium judi online dengan menyeret nama jenderal lainnya.
Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI, Senin, 22 Agustus 2022, Menko Polhukam Mahfud MD meluruskan beberapa hal terkait kasus Ferdy Sambo.
“Soal skema 303, saya betul betul tidak tahu. Baru dengar tanggal 18, baru terbuka. Kalo ditanya apa saran Pemerintah, belum (ada), baru empat hari. Saya dengar di Makassar. Kami belum menyikapi,” ujar Mahfud, dipantau Pikiran-Rakyat.com dari YouTube DPR RI.
Oleh sebab itu, kata Mahfud, jalan keluar yang diupayakan pihaknya adalah dengan tidak menarik pengungkapan kasus Ferdy Sambo melebar ke hal-hal lain, termasuk Konsorsium 303.
“Kita sepakat di Kompolnas, kita berhenti bicara soal ini (Konsorsium 303). Saya baru hari ini bicara lagi tentang ini setelah gambar terungkap pada tanggal 18,” ujarnya lagi.
Mahfud MD melanjutkan, untuk rencana jangka pendek, pihaknya akan terus mengawal kasus Sambo hingga kejaksaan.
Sementara itu untuk rencana jangka panjangnya, Menko Polhukam akan menyiapkan memorandum untuk pembenahan polisi secara internal.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Kapolda Metro Jaya Fadil Imran Dijebak Ferdy Sambo, Dibisiki Ini Lalu...
“Memorandum akan disusun dari peristiwa ini, dari sidang DPR hari ini, kemudian dari berkas purnawirawan bintang dua sampai empat, tapi itu untuk pembenahan internal. Kalaupun ada yang menginginkan Kapolri di bawah menteri, itu urusan politik, urusan bapak-bapak (DPR),” ucapnya.
Dengan kata lain, Mahfud MD menilai sejauh ini peran Kompolnas sudah benar dan sesuai jalur wewenangnya.