SEWAKTU.com -- Pemerintah menaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite menjadi Rp10 ribu per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter mulai Sabtu 3 September 2022 kemarin.
Pemerintah telah meniakan harga BBM subsidi untuk solar dari Rp5.150 rupiah per liter jadi Rp6.800 per liter. Lalu BBM nonsubsidi, pemerintah menyesuaikan harga Pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.
Megawati Soekarnoputri membeberkan, keputusan Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengurangi jumlah subsidi yang diikuti dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) telah dipertimbangkan secara matang.
Baca Juga: Login cekbansos.kemensos.go.id dan Cek Penerima Bansos BPNT, PKH hingga BLT BBM Rp600.000
"Situasi ini kan tentunya tidaklah begitu gampang, tidak asal-asalan saja dinaikkan BBM," terang Megawati dalam siaran persnya. Kamis 15 September 2022.
Megawati menuturkan, dirinya sangat yakin pemerintahan Jokowi memutuskan hal tersebut dengan tidak mudah.
"Ini bukannya karena kebetulan presiden, Pak Jokowi itu adalah presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan, ya. Saya tahu juga nanti bisa sampai dibawa-bawa urusan PDI Perjuangannya," imbuhnya.
Megawati menuturkan, sebagai sosok berpengalaman di pemerintahan yang pernah mengampu jabatan presiden dan wakil presiden, dirinya mencoba mempelajari situasi. Ia kemudian menilai kenaikan harga BBM tersebut sebenarnya sudah sangat jelas.
Baca Juga: Cara Mudah Daftar Penerima BLT BBM 2022 Rp600.000 Secara Online, Cukup Melalui Aplikasi Cek Bansos
"Bahwa sebenarnya masalah BBM itu kalau kita pelajari dengan baik, memang ya itu malah memberikan sebuah kesempatan. Bagaimanapun juga kita kan tak bisa (mempertahankan harga lama). Kalau nanti tidak dinaikkan, lalu situasi kondisinya malah menjadi lebih sulit, lalu bagaimana?"
Megawati menuturkan prihatin masih adanya pihak yang tidak mau berusaha memahami kondisi yang ada tersebut.
Padahal, kondisi saat ini memang berat karena Indonesia dan dunia belum sepenuhnya keluar dari pandemi COVID-19.
"Sehingga pendanaan untuk COVID-19 tidak bisa begitu saja dialihkan demi menambah subsidi BBM," pungkasnya.***