Struktur dan Tugas Satgas UU Cipta Kerja Yang Dibubarkan Oleh Presiden Prabowo Subianto

Berikut adalah susunan pengurus Satgas UU Cipta Kerja:

1. Ketua Satgas: Mahendra Siregar
2. Wakil Ketua I: Suahasil Nazara
3. Wakil Ketua II: M. Chatib Basri
4. Wakil Ketua III: Raden Pardede
5. Sekretaris Satgas: Arif Budimanta

Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, Satgas UU Cipta Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Adapun tugas-tugas yang diemban oleh Satgas ini tercantum dalam Pasal 4 peraturan tersebut.

• Menyelaraskan materi sosialisasi UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
• Menetapkan strategi sosialisasi UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya melalui media informasi yang dimiliki oleh kementerian, lembaga, otoritas, serta pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
• Mengonsolidasikan kegiatan sosialisasi UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, otoritas, serta pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
• Menunjuk pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sosialisasi UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya dalam forum-forum terkait investasi baik di dalam negeri maupun luar negeri.
• Memberikan rekomendasi narasumber untuk pelaksanaan sosialisasi UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, otoritas, serta pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
• Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto Bersiap Akan Kunjungan Kerja Ke Arab Saudi

• Pasal 5 menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Satgas memiliki kewenangan sebagai berikut:

  • Mengonsolidasikan rencana program sosialisasi UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya yang dijalankan oleh kementerian, lembaga, otoritas, dan pemerintah daerah.
  • Memberikan arahan kepada kementerian, lembaga, otoritas, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan sosialisasi UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
  • Memantau pelaksanaan sosialisasi UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, baik secara langsung maupun melalui laporan yang disampaikan oleh kementerian, lembaga, otoritas, dan pemerintah daerah.
  • Melakukan koordinasi untuk memperoleh data dan informasi yang terkait dengan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya dari kementerian, lembaga, otoritas, dan pemerintah daerah.
  • Mengambil salinan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh Kantor Staf Presiden.

  Menurut Antara, UU Cipta Kerja atau Omnibus Law diundangkan pada tahun 2020 dan mulai berlaku pada 2 November 2020. UU ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah regulasi yang saling tumpang tindih dan merupakan salah satu regulasi besar yang dirancang untuk mempermudah berbisnis dan berinvestasi di Indonesia, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. ***

   (Raihan Saesar Ramadhan)