Kelola Investasi Nasional Senilai Rp14.670 Triliun, Ini Deretan Kontroversi Danantara Jelang Peluncurannya

Peluncuran Danantara tidak luput dari sorotan dan kontroversi. Sejumlah pihak menyoroti beberapa aspek pengelolaan yang dinilai berpotensi menimbulkan risiko di masa depan.

1. Efisiensi Anggaran APBN untuk Danantara

Isu pertama muncul terkait alokasi dana APBN 2025 yang sebagian besar akan difokuskan pada pendanaan Danantara.

Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Nanik Sudaryanti Deyang, menegaskan bahwa efisiensi APBN 2025 memang dialokasikan untuk investasi Danantara, bukan semata-mata untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) seperti yang ramai diberitakan.

2. Potensi Kebal Hukum

Kontroversi kedua muncul terkait kemungkinan Danantara tidak dapat diperiksa oleh lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Sagara Institute, Piter Abdullah Redjalam, menyoroti bahwa status hukum Danantara berpotensi membuatnya tidak tersentuh pengawasan eksternal karena merujuk pada revisi UU BUMN.

“Meski demikian, jika di kemudian hari ada indikasi tindak pidana, Danantara tetap dapat diproses secara hukum,” jelas Piter.

3. Keterlibatan Mantan Presiden dan Ormas dalam Pengawasan

Salah satu usulan kontroversial datang dari Presiden Prabowo sendiri yang mengusulkan agar seluruh mantan Presiden RI dan organisasi masyarakat (ormas) turut dilibatkan dalam pengawasan Danantara.

Menurut Prabowo, hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik.

Namun, langkah ini menuai pro dan kontra terkait efektivitas dan potensi konflik kepentingan dalam proses pengawasan.

Dengan total dana kelolaan yang mencapai ribuan triliun rupiah, keberhasilan Danantara akan sangat bergantung pada transparansi, tata kelola yang efektif, dan pengawasan yang ketat.

Sebagai lembaga investasi strategis, Danantara diharapkan mampu memperkuat daya saing BUMN, mengoptimalkan pengelolaan aset negara, serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.

Meski menuai kontroversi, pemerintah meyakini bahwa Danantara dapat menjadi tulang punggung baru dalam pengelolaan kekayaan nasional dan menciptakan sistem investasi yang berkelanjutan.***