Gubernur Jabar Minta Jajaran Pemerintah Cegah Pelanggaran yang Picu Konflik Sosial

SEWAKTU.com — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah provinsi hingga tingkat desa untuk bersikap proaktif dalam mencegah segala bentuk pelanggaran yang berpotensi memicu konflik sosial di tengah masyarakat.

Dalam pernyataannya pada Rabu (23/4/2025), Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan proporsional sebagai fondasi terciptanya ketertiban umum.

"Pembiaran terhadap pelanggaran seperti pembangunan liar di bantaran sungai dan trotoar hanya akan menciptakan konflik berkepanjangan di masyarakat," ujar KDM.

Baca Juga: Warga Bandung Sambut Positif Rencana Dedi Mulyadi Revitalisasi Kawasan Pasteur

Ia meminta aparatur pemerintah tidak menutup mata terhadap pelanggaran, sekecil apa pun, dan segera bertindak sebelum situasi berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih besar.

KDM juga menyampaikan apresiasinya terhadap aparat kepolisian yang terus berupaya menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat.

Menurutnya, semua tindakan kekerasan, baik terhadap petugas maupun warga sipil, harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

Baca Juga: Hari Jadi Kabupaten Cirebon, Dedi Mulyadi Yakin Cirebon Bisa Saingi Yogyakarta Sebagai Kota Wisata Budaya di Jabar

"Setiap orang tanpa kecuali harus tunduk pada hukum. Tidak boleh ada tindakan sewenang-wenang. Hak dan kewajiban harus berjalan beriringan," tegasnya.

Lebih lanjut, KDM mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk aktif berperan menjaga ketertiban lingkungan dan turut serta mendukung program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama.

Ia menutup pernyataannya dengan menyerukan pentingnya membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat demi menciptakan Jawa Barat yang aman, tertib, dan sejahtera. (ADV)