Ribuan Buruh Gelar Aksi di Depan Gedung DPR, Soroti Isu Nasional dan Internasional

SEWAKTU.com -- Ribuan buruh dari berbagai federasi dan aliansi pekerja menggelar aksi demonstrasi dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada Rabu (1/5).

Massa aksi mulai berkumpul sejak pukul 10.00 WIB dan melakukan long march dari kawasan TVRI Senayan menuju Gedung DPR.

Diperkirakan sekitar 10.000 buruh dari berbagai daerah, seperti Karawang, Tangerang, dan Jawa Barat turut serta dalam aksi ini.

Mereka membawa berbagai spanduk, poster tuntutan, serta satu ogoh-ogoh besar bergambar mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunarno, menjelaskan bahwa ogoh-ogoh Donald Trump merupakan simbol perlawanan terhadap imperialisme global.

Menurutnya, kebijakan ekonomi Amerika Serikat, termasuk perang dagang dengan Tiongkok, turut berdampak pada krisis dan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di negara-negara berkembang.

“Donald Trump kami anggap sebagai simbol negara kapitalis yang menyebabkan krisis global, terutama berdampak pada kaum buruh di negara dunia ketiga,” ungkap Sunarno.

Baca Juga: Ola Ramlan Tegur Tegas Pacar Baru Mantan Suami, Jaga Hubungan Demi Anak-anak

Di sisi lain, massa buruh yang tergabung dalam aliansi Gebrak menyampaikan kritik terhadap peringatan May Day versi pemerintah yang digelar di kawasan Monas dan dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Mereka menilai kegiatan tersebut hanya bersifat seremonial dan penuh gimik.

Presiden Prabowo sebelumnya menjanjikan dua "hadiah" untuk buruh, salah satunya wacana pengurangan jam kerja menjadi 7 jam per hari dalam tiga bulan ke depan.

Namun, massa aksi di DPR menganggap janji itu belum mencerminkan keberpihakan nyata terhadap buruh.

“Kalau Presiden serius membela buruh, seharusnya libatkan serikat pekerja dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan. Jangan hanya pencitraan,” tegas Sunarno.

Aksi ini menjadi bentuk protes nyata atas masih banyaknya pelanggaran hak-hak buruh, seperti PHK sepihak, upah murah, dan lemahnya perlindungan hukum.

Para buruh mendesak pemerintah segera membuat kebijakan dan undang-undang ketenagakerjaan yang lebih adil dan berpihak pada pekerja.