Bupati Bogor Soroti 16 Sekolah dalam Audit BPK Terkait Dana BOS, Targetkan Kembali Raih Predikat WTP

SEWAKTU.com – Bupati Bogor Rudy Susmanto mengungkapkan bahwa sebanyak 16 sekolah di Kabupaten Bogor masih menjadi perhatian serius dalam audit pengelolaan dana BOS oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat.

Hal ini disampaikan saat BPK tengah melakukan pemeriksaan atas tata kelola pemerintahan dan keuangan Kabupaten Bogor tahun 2024.

Rudy menyatakan harapannya agar Kabupaten Bogor dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), guna memulihkan kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Dukung Perjuangan Atlet Berprestasi, Bupati Bogor Serahkan Bonus Uang Tunai Rp4,9 Miliar

“Saya mengucapkan terima kasih kepada para kepala sekolah dan guru yang telah mengelola keuangan dengan baik. Temuan BPK tahun ini jauh menurun dibanding tahun 2023 yang mencapai 129 sekolah,” kata Rudy, Selasa (13/5/2025).

Ia menegaskan pentingnya deteksi dini terhadap setiap potensi penyimpangan administrasi keuangan, agar masalah dapat diselesaikan segera dan tidak menjadi temuan berulang.

“Yang berkaitan dengan administrasi, harus segera ditindaklanjuti. Komitmen kita adalah meraih WTP dan memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN,” tegasnya.

Rudy juga menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mencerminkan kinerja birokrasi secara keseluruhan.

Ia berharap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun ini bisa menjadi momentum perbaikan menyeluruh.

“Ini adalah pemeriksaan pertama di masa kepemimpinan saya dan Pak Ade Ruhandi. Kami ingin memanfaatkan momentum ini untuk mengembalikan kepercayaan publik,” ujar Rudy.

Baca Juga: Persiapan Konvoi Juara Persib, Wali Kota Bandung Minta Bobotoh Tertib dan Tidak Rusak Fasilitas Umum

Sebagai informasi, opini WTP terakhir yang diraih Kabupaten Bogor terjadi pada 2020, sementara dalam empat tahun terakhir (2021–2024), kabupaten ini hanya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Rudy mengajak seluruh elemen birokrasi, mulai dari SKPD, BUMD, camat, lurah, hingga kepala desa, untuk bekerja sama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sehat dan bertanggung jawab.

“Pemerintah Kabupaten Bogor ke depan harus menjadi pelayan masyarakat yang baik. Saya dan Pak Ade Ruhandi tidak bisa membangun sendirian. Dibutuhkan kolaborasi semua pihak,” pungkasnya. (ADV)