Pemkab Bogor Perkenalkan Platform GIS 'KABISA' untuk Dorong Digitalisasi Perencanaan Wilayah

SEWAKTU.com — Pemkab Bogor terus memperkuat komitmennya dalam menerapkan transformasi digital di sektor perencanaan pembangunan wilayah.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memperkenalkan platform Sistem Informasi Geografis (GIS) bernama KABISA atau Kabupaten Bogor Satu Peta, dalam pelatihan pemetaan yang digelar di Kecamatan Tanjungsari, Jumat (12/7/2025).

Kegiatan pelatihan ini merupakan hasil kolaborasi antara Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) bersama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP), serta Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Penataan Kawasan Puncak Bogor Disambut Antusias Warga, Upaya Pemkab Tuai Apresiasi

KABISA hadir sebagai dashboard digital berbasis GIS yang dapat diakses publik secara daring melalui laman geoportal.bogorkab.go.id/kabisa.

Platform ini menyediakan beragam data spasial, mulai dari peta kebencanaan, rencana tata ruang, tutupan hutan, hingga sebaran infrastruktur di wilayah Kabupaten Bogor.

"Melalui KABISA, masyarakat maupun pemangku kepentingan dapat dengan mudah memperoleh informasi spasial secara real time, kapan pun dan di mana pun," ujar perwakilan Bappedalitbang saat membuka pelatihan.

Selain pengenalan platform digital, pelatihan ini juga membekali para peserta dengan keterampilan teknis di lapangan.

Salah satu sesi yang mendapat perhatian adalah praktik pemetaan menggunakan drone.

Dengan teknologi ini, proses pemetaan wilayah menjadi jauh lebih cepat dan akurat.

Foto udara yang diambil oleh drone kemudian diproses menjadi peta geospasial yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan.

Baca Juga: Hadiri Rakor Bersama KPK, Bupati Bogor Tegaskan Komitmen Pemerintahan Bebas Korupsi

DPKPP juga memberikan pelatihan langsung mengenai teknik pengukuran tanah menggunakan alat ukur digital.

Materi ini dinilai sangat krusial dalam validasi data kepemilikan maupun pemanfaatan lahan secara faktual di lapangan.