Dorong Optimalisasi Pelayanan Publik, Komisi I DPRD Kota Bekasi Tekankan Transparansi dalam Penyusunan RKPD 2026

SEWAKTU.com – Komisi I DPRD Kota Bekasi menegaskan komitmennya memastikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 benar-benar selaras dengan kebutuhan warga dan visi pembangunan daerah.

Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja di Gedung DPRD, Kamis (7/8/2025).

Sejumlah OPD yang hadir antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Sekretariat DPRD (Setwan), serta Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (BP2KB).

Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Desak Pemkot Tambah Modal Perumda Tirta Patriot untuk Perbaikan Layanan Air Bersih

Ketua Komisi I, Murfati Lidianto, menegaskan bahwa forum ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan arah kebijakan OPD mendukung pelayanan publik yang optimal, penguatan kapasitas aparatur, dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan.

“Setiap OPD harus punya program yang mampu menjawab kebutuhan warga, mulai dari percepatan layanan perizinan, peningkatan kualitas ASN, hingga pemberdayaan sosial,” ujar Murfati.

Ia mengingatkan bahwa RKPD merupakan fondasi utama perencanaan pembangunan, sehingga program prioritas harus disusun efektif dan tepat sasaran.

Baca Juga: Dinilai Ganggu Efektivitas Belajar, DPRD Kota Bekasi Kritik Kebijakan 50 Siswa per Kelas di Jabar

Selain menekankan kualitas pelayanan publik, Murfati juga menyoroti pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran.

“Pelayanan kepada masyarakat harus terus ditingkatkan, bukan hanya cepat, tetapi juga berkualitas dan mudah diakses,” katanya.

Ia menambahkan, transparansi anggaran menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik. Karena itu, setiap program perlu dilengkapi indikator capaian yang jelas dan dapat dievaluasi secara berkala.

Baca Juga: Wakil Ketua III DPRD Kota Bekasi Hadiri Pemilihan Abang Mpok Kota Bekasi 2025, Dorong Kreativitas Generasi Muda Promosikan Pariwisata

“Masyarakat berhak mengetahui penggunaan anggaran, sehingga pengawasan publik bisa berjalan,” tegasnya.

Rapat kerja ini menjadi langkah awal memastikan bahwa setiap kebijakan dan program kerja OPD pada 2026 akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan dan kesejahteraan warga Kota Bekasi.***