Rudy Susmanto Siapkan Strategi Hadapi Defisit 2026, Targetkan 28.500 Pekerjaan Baru lewat Program MBG

SEWAKTU.com — Pemkab Bogor mengambil langkah strategis untuk menghadapi ancaman defisit anggaran tahun 2026 sekaligus menekan angka pengangguran di daerah.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa efisiensi belanja wajib dan kolaborasi lintas perangkat daerah menjadi kunci utama agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.

Dalam arahannya, Rudy mengungkapkan bahwa terdapat empat tantangan besar yang membayangi penyusunan APBD 2026.

Tantangan tersebut, kata dia, merupakan dampak langsung dari kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang berimbas pada kemampuan fiskal daerah.

Baca Juga: Pemkab Bogor Siap Hidupkan Kembali Car Free Day di Jalan Tegar Beriman, Rudy Susmanto: InsyaAllah Pekan Depan..

Di antaranya, adanya pemotongan Dana Transfer Pusat, pengurangan dukungan iuran BPJS dari pemerintah provinsi, penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta pembebanan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) guru ke APBD Kabupaten Bogor.

“Situasi ini memaksa kita untuk berinovasi. Pemerintah daerah tidak bisa lagi bekerja sektoral. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus berdampak langsung pada pergerakan ekonomi masyarakat,” ujar Rudy, Kamis (16/10).

Sebagai respon terhadap kondisi tersebut, Rudy menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menghentikan praktik program yang berjalan sendiri-sendiri.

Ia menekankan pentingnya penerapan model integrasi klaster usaha, di mana antar-dinas harus saling terhubung dalam satu ekosistem ekonomi.

Baca Juga: Pramuka Kota Bogor Kembali Ukir Prestasi Tingkat Jawa Barat, Dedie Rachim Dapat Lencana Melati

Rudy mencontohkan sinergi antara Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perindustrian, dan Dinas Koperasi.

Misalnya, Dinas Koperasi menyelenggarakan pelatihan pembuatan sepatu, sementara Dinas Perindustrian menyiapkan mesin dan bahan baku.

Peserta pelatihan berasal dari klaster usaha yang sama, dan hasil produksinya kemudian dapat diakomodasi dalam pengadaan seragam sekolah oleh Dinas Pendidikan.

“Dengan mewajibkan minimal satu perangkat daerah mengadakan klaster pelatihan dan bantuan usaha, kita bisa melahirkan banyak wirausahawan baru di Kabupaten Bogor,” jelasnya.