Tingkatkan PAD, Komisi II DPRD Kabupaten Bogor Dorong Digitalisasi Retribusi Sampah

SEWAKTU.com — Komisi II DPRD Kabupaten Bogor meminta pemerintah daerah segera memodernisasi sistem pembayaran retribusi sampah dengan menerapkan metode non tunai.

Langkah ini dianggap penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menutup potensi kebocoran yang selama ini muncul dari pola pembayaran manual.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Heri Gunawan, menyampaikan bahwa sistem konvensional yang masih dipakai membuat pengawasan sulit dilakukan dan membuka peluang penyimpangan.

Karena itu, ia menilai digitalisasi menjadi solusi paling realistis untuk memperbaiki tata kelola.

Baca Juga: Ketua DPRD Bogor Apresiasi Uji Coba CFD Tegar Beriman, Tekankan Kebersihan sebagai Prioritas

“Pembayaran masih memakai cara konvensional, sehingga banyak potensi kebocoran. Harus ada inovasi dalam pengelolaan retribusi sampah,” ujar Heri di Cibinong, Selasa (11/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa pembayaran retribusi dapat diarahkan melalui virtual account atau metode digital lain yang langsung terhubung dengan sistem Badan Pendapatan Daerah (Bappenda).

Dengan mekanisme ini, setiap transaksi akan terekam otomatis sehingga lebih transparan dan mudah diawasi.

Sebelum sistem baru dijalankan, Heri menekankan perlunya pembenahan data wajib retribusi yang berada di bawah kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Baca Juga: Hanif Faisol Sambut Baik Peluncuran Policy Forum Pasar Kredit Alam di COP30

Pendataan ulang dianggap krusial untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dan pelaku usaha yang mendapatkan layanan pembuangan sampah tercatat dengan benar.

“Data harus bersih dan terintegrasi. Saat digitalisasi berjalan, semuanya tercatat dan masyarakat juga bisa menyampaikan komplain secara online jika sampah mereka tidak terangkut,” jelasnya.

Heri optimistis modernisasi sistem pembayaran akan memberikan dampak ganda: pendapatan daerah meningkat dan kualitas layanan persampahan ikut membaik.

“Retribusinya masuk, masyarakat terlayani. Dengan begitu, defisit APBD 2026 bisa ditekan dan pembangunan bisa berjalan merata,” kata Heri. (ADV)