KPK Tangkap Bupati Lampung Tengah, Parpol Pengusung Tanggapi Kasus

Sebagai respon lanjutan, Watoni memberikan pesan langsung kepada Wakil Bupati Lampung Tengah yang kini menjadi tumpuan pemerintahan daerah.

"Komang Koheri harus menjalankan pemerintahan sesuai garis partai,” tegasnya.

Watoni menutup pernyataannya dengan nada muram, mengingatkan bahwa Ardito pernah dianggap sebagai salah satu aset politik terbaik di Lampung Tengah.

"Soal OTT ini, tentu kami prihatin. Bagaimanapun, dia pernah kami anggap salah satu yang terbaik,” tuturnya.

Berbeda dari PDIP yang memberikan respons bernuansa sejarah, Golkar memilih fokus pada aspek hukum. Ketua Harian DPD Golkar Lampung, Riza Mirhadi, menjadi juru bicara partai berlogo pohon beringin tersebut.

Riza memastikan bahwa Golkar tidak akan menghalangi proses hukum yang sedang berjalan.

"Kami menghargai apa yang dilakukan KPK dan menyerahkannya sepenuhnya kepada proses hukum,” ujar Riza.

Pernyataan ini menegaskan bahwa Golkar tidak mengambil sikap defensif, meskipun Ardito saat ini berstatus kader partai.

Riza juga menyebut partainya sudah menerima informasi resmi mengenai OTT tersebut.

"Kita terima kejadian ini dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah,” jelasnya.

Sikap hati-hati ini memang khas Golkar, terutama ketika kasus hukum melibatkan kader yang menduduki jabatan penting.

Riza menegaskan bahwa Golkar memiliki aturan ketat untuk kader yang terlibat kasus hukum.

"Golkar tidak pernah mentolerir kader yang terlibat korupsi, narkoba, maupun kejahatan lain,” tegasnya.

Namun, karena kasus ini masih dalam tahap OTT dan belum ada status tersangka, Golkar memilih mengikuti perkembangan dari KPK sebelum mengambil keputusan organisasi.

Baca Juga: Wakil Wali Kota Bandung dan Anggota DPRD Jadi Tersangka Korupsi, Kejari Ungkap Penyalahgunaan Proyek SKPD