Keterlibatan anggota keluarga dalam politik menimbulkan pembahasan tentang politik dinasti.
Praktik politik dinasti di Indonesia, yang sudah ada sejak sebelum kemerdekaan, semakin menjadi sorotan karena berbagai dampak negatifnya.
Oligarki politik dapat muncul akibat politik dinasti, mengancam demokrasi dengan membatasi partisipasi masyarakat dan mencegah persaingan politik yang sehat.
Selain itu, politik dinasti juga melegitimasi nepotisme dan korupsi, merugikan proses demokrasi serta regenerasi kepemimpinan.
Penyebab dan Faktor Pendukung Politik Dinasti
Beberapa faktor mendukung maraknya politik dinasti di Indonesia, antara lain kelemahan sistem politik yang tidak transparan dan kurangnya akuntabilitas.
Sistem politik yang lemah memudahkan praktik nepotisme dan korupsi, sementara kurangnya transparansi dan akuntabilitas mempersulit pengawasan terhadap proses politik.
Keterlibatan anggota keluarga presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2024 membawa sorotan pada fenomena politik dinasti.
Sementara itu, peran serta mereka juga memunculkan pertanyaan tentang kualitas demokrasi dan keadilan dalam proses politik Indonesia.
Meskipun demikian, fenomena politik dinasti menjadi panggilan untuk mengevaluasi sistem politik dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan transparan.