SEWAKTU.com -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK-RI Perwakilan Jawa Barat untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) tahun anggaran 2023.
Predikat WDP ini merupakan ketiga kalinya secara berturut-turut diberikan kepada Pemkab Bogor oleh BPK-RI.
Opini WDP pada laporan keuangan 2023 diberikan karena adanya sejumlah temuan kerugian negara di beberapa instansi di Kabupaten Bogor.
Salah satunya temuan pungutan liar (pungli) penggunaan dana Bantuan Operasipnal Sekolah (BOS) oleh 129 kepala sekolah SD dan SMP.
Baca Juga: Rudy Susmanto Tebar 48 Sapi Titipan Prabowo untuk Masyarakat Babakanmadang
Perihal dengan itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti LHP LKPD 2023 ini bersama Pemerintah Kabupaten Bogor.
"Kami akan memproses hasil temuan ini bersama pemerintah daerah," kata Rudy di Cibinong, Selasa (18/6/2024).
Wakil Sekjen Partai Gerindra ini menerangkan bahwa pihaknya akan membahas temuan ini dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Bogor.
"Hasil rekomendasi dari DPRD Kabupaten Bogor akan disampaikan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti," tuturnya.
Baca Juga: Ayah Kandung Pegi Setiawan Gemetar Dicecar, Reaksi Dedi Mulyadi saat Ikut Soroti Kasus Vina Disorot
Sebelumnya, Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu bersama Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Suryanto Putra telah menerima audiensi dari tim monitoring Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat di Ruang Rapat Bupati Bogor, pada Kamis (13/6/2024).
Usai audiensi tersebut, Pj. Bupati Bogor berjanji akan langsung menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) tahun anggaran 2023.
Tindak lanjut LHP LKPD tahun 2023 juga telah dilakukan salah satunya pengumpulan para Kepala Sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan Perangkat Daerah untuk menginvestigasi adanya sejumlah temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat.
Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengatakan, ia telah mengumpulkan semua Perangkat Dinas terkait dan sudah diminta untuk segera melakukan tindak lanjut.