Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Utang Negara
Banyak negara mengalami peningkatan utang selama pandemi Covid-19. Malaysia, misalnya, mencatat utang sebesar Rp3.500 triliun pada 31 Desember 2017.
Utang ini terus meningkat hingga Rp79,8 miliar Malaysia pada Desember 2021. Menteri Keuangan Malaysia, Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, menyebutkan bahwa utang pemerintah Malaysia hingga akhir Juni 2022 mencapai Rp1.045 triliun Malaysia atau 63,8% dari PDB negara tersebut.
Per 31 Mei 2023, utang Indonesia telah mencapai Rp7.787,5 triliun. Utang ini terus meningkat dari tahun ke tahun, baik di era Presiden SBY maupun Presiden Jokowi.
Pada era Presiden Jokowi, utang Indonesia naik sekitar Rp5.000 triliun sejak tahun 2014. Jika dilihat dari komponennya, mayoritas utang Indonesia berasal dari penjualan Surat Berharga Negara (SBN), bukan pinjaman luar negeri.
Dari total Rp7.787 triliun utang negara, Rp6.934 triliun (89,4%) berasal dari penjualan SBN, dan hanya Rp829 triliun (10,6%) yang berupa pinjaman luar negeri.
Ini menunjukkan bahwa mayoritas utang negara Indonesia berasal dari dalam negeri.
Rasio Utang terhadap GDP
Rasio utang terhadap GDP adalah indikator penting untuk menilai kesehatan utang suatu negara.
Dengan GDP Indonesia sebesar Rp19.588 triliun dan utang sebesar Rp7.781 triliun, rasio utang terhadap GDP Indonesia adalah 37,85%.
Rasio ini masih di bawah batas maksimal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebesar 60% dari GDP.
Utang negara merupakan alat penting untuk mendukung pembangunan nasional. Meskipun utang Indonesia terus meningkat, rasio utang terhadap GDP masih dianggap sehat dan terkendali dibandingkan dengan negara-negara lain di G20.
Pemerintah Indonesia juga terus berupaya mengelola utang dengan hati-hati, terutama dengan mengurangi porsi utang luar negeri dan memperbanyak utang dalam negeri melalui penjualan SBN.