Namun, pada Pileg 2019, suara Golkar menurun menjadi 17,2 juta suara atau 12,3%, sehingga partai ini turun ke posisi ketiga.
Di tahun 2024, Partai Golkar kembali bangkit dengan memperoleh 23,2 juta suara atau 15,2%, yang kemudian dikonversikan menjadi 102 kursi di DPR RI.
Selama masa kepemimpinan Airlangga, sikap dukungan Partai Golkar terhadap pemerintah juga mengalami perubahan.
Pada Pilpres 2014, Partai Golkar awalnya berada di barisan pendukung Prabowo-Hatta. Namun, pada tahun 2016, Golkar berbalik mendukung Presiden Joko Widodo dan masuk ke Kabinet Kerja hingga tahun 2019.
Pada Pilpres 2019, Golkar kembali mendukung Jokowi, yang kali ini berpasangan dengan Ma'ruf Amin.
Untuk Pilpres 2024, Golkar memberikan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang akhirnya terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029.
Selain kiprahnya di politik dan pemerintahan, Airlangga juga sempat tersandung beberapa isu hukum.
Pada Juli 2023, ia memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus korupsi izin ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah dan produk turunannya seperti minyak goreng.
Airlangga hadir di Kejaksaan Agung pada 24 Juli 2023, namun tidak ada pemeriksaan lanjutan terhadapnya setelah itu.
Kejaksaan Agung menegaskan bahwa pemeriksaan tersebut tidak terkait dengan situasi politik atau politisasi hukum.
Demikianlah sekilas perjalanan Airlangga Hartarto, yang selama menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, telah memberikan dampak signifikan baik di partai maupun di pemerintahan.
Pengunduran dirinya menandai akhir dari salah satu bab penting dalam sejarah politik Indonesia.