SEWAKTU.com – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold membuka peluang besar bagi lebih banyak kandidat untuk berlaga di Pilpres 2029.
Namun, di balik peluang tersebut, tantangan baru muncul yakni setiap calon harus memiliki modal elektoral yang kuat untuk menarik dukungan masyarakat.
Hendri Satrio, analis komunikasi politik sekaligus pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, menyebut bahwa modal elektoral menjadi syarat utama bagi calon presiden di tengah persaingan yang diprediksi semakin ketat.
“Calon presiden harus memiliki investasi elektoral. Tidak semua tokoh partai politik memiliki modal ini. Popularitas dan pengenalan publik adalah faktor kunci untuk dapat bersaing,” ujar Hendri dikutip Sewaktu.com dari YouTube TVOneNews, Sabtu (4/1).
Bangun Citra Positif Sejak Dini
Hensa menjelaskan bahwa tabungan elektoral tidak hanya berupa popularitas, tetapi juga citra positif di masyarakat. Untuk itu, kandidat perlu membangun hubungan dengan publik jauh sebelum masa kampanye resmi dimulai.
“Popularitas saja tidak cukup. Seorang calon harus menciptakan kesan positif yang konsisten. Reputasi baik adalah aset yang sangat berharga,” jelasnya.
Baca Juga: Sampah Terus Menggunung, Pemkot Bandung Beri Teguran Keras Kepada Pengelola Pasar Caringin
Namun, membangun modal elektoral seperti ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Berbagai kegiatan seperti kunjungan masyarakat, kampanye sosial, hingga pengelolaan media memerlukan biaya besar.
“Interaksi langsung dengan masyarakat adalah investasi jangka panjang. Namun, itu membutuhkan sumber daya finansial yang signifikan,” tambahnya.
Meski peluang terbuka lebar tanpa ambang batas, Hensa menilai Presiden Prabowo Subianto tetap menjadi salah satu kandidat terkuat untuk Pilpres 2029.
Dengan rekam jejak dan dukungan politik yang solid, Prabowo dinilai memiliki modal elektoral yang mencukupi untuk kembali maju.
Baca Juga: Roy Kiyoshi Ramal Bakal Ada Artis Wafat Mendadak karena Kecelakaan, Bikin Fans Terkejut