SEWAKTU.com - Komisi XII DPR RI mengapresiasi 100 hari kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
Mereka pun meminta agar kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pimpinan Menteri Hanif Faisol Nurofiq yang menerbitkan Surat Edaran kepada pemerintah daerah terkait pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang masih menggunakan metode open dumping berkoordinasi dengan Kementerian terkait lainnya.
Wakil Ketua Komisi XII Bambang Haryadi menegaskan, snagat pentingnya sinergi antara KLHK dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam pengelolaan sampah.
Sebab, menurut Bambang, sampah yang selama ini dianggap tidak bernilai justru bisa menjadi sumber energi jika dikelola dengan baik.
"Sampah seharusnya kita sinergikan dengan Kementerian ESDM, karena keduanya memiliki keterkaitan erat dengan lingkungan hidup. Di negara lain, sampah sudah dimanfaatkan sebagai sumber energi sehingga ada nilai ekonomisnya," ujar Bambang usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat Komisi XII pada Rabu, 5 Februari 2025.
Bambang mengatakan, pentingnya edukasi dan perubahan pola pikir masyarakat dalam pengelolaan sampah dari hulu. Ia menyebut bahwa sistem pemilahan sampah harus diperkuat agar masyarakat terbiasa memilah sampah sejak awal.
"Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti penyediaan tempat sampah terpisah dan kerja sama dengan badan usaha seperti bank sampah. Sampah yang memiliki nilai ekonomi bisa dikonversi menjadi insentif, seperti uang atau listrik," kata Bambang.
Bambang pun mengajak pemerintah daerah untuk lebih tegas dalam mengelola sampah dan mendukung upaya yang dilakukan KLH untuk tidak menggunakan open dumping.
Bambang juga mengimbau kepada masyarakat harus mencintai lingkungan, sebab lingkungan sekitar dapat mengacu kepada diri kita sendiri.
Baca Juga: Kebiasaan Buruk yang Buat Orang Kelas Menengah Sulit Menjadi Kaya
"Cintailah lingkungan, karena lingkungan kita untuk kita dan mengacu ke kita. Ketika lingkungan kita rusak anak cucu kita akan mendapat imbasnya. Kalau kita sayang anak cucu kita, kita harus cintai lingkungan," terang Bambang.
Sementara itu, anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB Ratna Juwita, menilai bahwa pemerintah pusat juga harus turun tangan dalam mendukung pemerintah daerah.
Ratna juga menyoroti keterbatasan APBD Daerah yang kerap menjadi kendala dalam pengelolaan sampah.
"Kita tidak bisa sepenuhnya membebankan ini kepada Pemerintah Daerah, karena mereka punya keterbatasan anggaran dan program prioritas lainnya. Pemerintah Pusat harus menginisiasi penerapan teknologi terbaru untuk pengelolaan sampah di daerah-daerah," kata Ratna.