SEWAKTU.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) melalui Keppres Nomor 30 Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (24/2).
Peluncuran Danantara ditandai dengan penandatanganan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang mengubah UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 terkait organisasi dan tata kelola Danantara.
“Hari ini, saya menandatangani Undang-Undang dan Keppres terkait pembentukan Danantara. Lembaga ini akan menjadi instrumen strategis untuk mengelola kekayaan negara dan memperkuat fondasi ekonomi nasional,” ujar Prabowo Subianto dalam pernyataan resminya.
Selain meluncurkan Danantara, Prabowo juga mengangkat dewan pengawas dan badan pelaksana lembaga ini yang bertugas mengawasi tata kelola investasi bernilai raksasa tersebut.
Mengelola Rp14.670 Triliun Aset BUMN
Danantara ditugaskan untuk mengelola aset dari tujuh BUMN strategis dengan total nilai mencapai 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp14.670 triliun.
Pengelolaan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat daya saing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Berikut daftar BUMN yang berada di bawah pengelolaan Danantara:
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)
- PT PLN (Persero)
- PT Pertamina (Persero)
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)
- PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
- Mining Industry Indonesia (MIND ID)
Pada tahap awal, Danantara akan mengelola dana investasi sebesar 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp326 triliun, yang dialokasikan dari efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Konsep pengelolaan Danantara mengadaptasi sistem Temasek Holdings Limited milik Singapura, namun dengan cakupan yang lebih luas dan disesuaikan dengan dinamika ekonomi Indonesia.
Baca Juga: Rudy Susmanto Sampaikan Pidato Perdana, Ajak Semua Pihak Ikut Andil Bangun Kabupaten Bogor