Namun demikian, Rudy juga menyoroti adanya rekomendasi dari BPK yang harus ditindaklanjuti dalam 60 hari. Ia menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan semua rekomendasi secara serius dan tepat waktu.
Dalam upaya mempertahankan opini WTP, Rudy menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, perbaikan sistem, dan konsistensi pelaksanaan program.
Ia bahkan menyebut dedikasi para petugas lapangan seperti tukang kopi dan satpam sebagai bagian dari keberhasilan ini.
“Kita tidak bisa berdiri sendiri. Layanilah masyarakat dengan lebih baik lagi,” ucapnya.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menyampaikan apresiasi atas pencapaian tersebut dan menyebutnya sebagai bukti komitmen bersama dalam mewujudkan keuangan daerah yang akuntabel dan bertanggung jawab.
Sementara itu, Eydu Oktain Panjaitan dari BPK menegaskan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk memberikan opini profesional, bukan semata-mata mencari kesalahan, namun tetap akan mencantumkan potensi kerugian negara jika ditemukan pelanggaran.
“Ini menjadi dorongan penting bagi Pemkab Bogor untuk terus menjaga integritas dan kualitas pengelolaan anggaran,” jelas Eydu. (ADV)