Pemerintah menargetkan pembangunan GPP di wilayah strategis lainnya seperti Bogor Timur, Utara, Tengah, dan Selatan sepanjang tahun 2025.
“Kami tidak hanya ingin layanan yang banyak, tetapi juga yang mudah diakses. Harapannya masyarakat tidak lagi perlu menempuh jarak jauh ke pusat layanan,” ujarnya.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Bogor, Irwan Purnawan, menyampaikan bahwa keberadaan GPP ini penting untuk membantu masyarakat yang belum akrab dengan sistem digital.
“Pendampingan langsung sangat dibutuhkan, terutama di wilayah pinggiran,” ucapnya.
Saat ini, Kabupaten Bogor sudah memiliki dua titik GPP aktif: di Rest Area Puncak untuk wilayah Selatan, dan RSUD Leuwiliang untuk wilayah Barat.
Irwan menyebut bahwa pelayanan publik yang merata adalah kunci pemerintahan yang adil dan efektif.
“Dengan 40 kecamatan dan 435 desa/kelurahan, kita tidak bisa hanya mengandalkan layanan di Cibinong. GPP adalah solusi untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan cepat, mudah, dan tanpa biaya tambahan dari pihak ketiga,” tegas Irwan. (ADV)