Selain itu, Komisi I meminta Disperumkim memiliki unit yang menangani pemeliharaan prasarana lingkungan serta mendesak Dinas PUPR memperkuat kapasitas di bidang pertanahan.
Masukan Komisi II
Komisi II DPRD Kota Bogor, yang membidangi keuangan daerah, menyoroti kinerja pendapatan asli daerah (PAD).
Ketua Komisi II, Abdul Kadir Hasbi Alatas, menilai Pemkot Bogor harus lebih agresif menggali potensi PAD agar tidak terlalu bergantung pada transfer pusat.
“Masih banyak sumber pendapatan yang belum optimal, seperti retribusi parkir. Sektor pariwisata juga seharusnya lebih bisa digarap, mengingat posisi Bogor sebagai kota penyangga Jakarta,” ujar Hasbi.
Ia menilai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) masih kurang inovatif dalam mengejar target penerimaan.
Selain itu, BUMD, khususnya Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ), juga diminta segera mengoptimalkan aset, termasuk penyelesaian masalah Plaza Bogor yang hingga kini terbengkalai.
Baca Juga: Bupati Bogor Ajak PMI Bersinergi, Dorong Terwujudnya Rumah Sakit PMI di Kabupaten Bogor
Masukan Komisi III
Fokus pada sektor pembangunan fisik, Komisi III DPRD Kota Bogor menegaskan perlunya sinkronisasi rencana pembangunan pemerintah daerah dengan kebutuhan masyarakat.
Ketua Komisi III, Heri Cahyono, menyebut infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, drainase, serta penataan permukiman harus menjadi prioritas.
“KUA 2026 harus benar-benar menjawab kebutuhan warga. Jangan sampai sekadar formalitas. Infrastruktur dasar adalah yang paling menyentuh kehidupan masyarakat,” tegas Heri.
Selain itu, Komisi III menekankan percepatan perbaikan jalan lingkungan, penguatan drainase untuk mengurangi banjir, penyediaan rumah layak huni, hingga penataan kawasan kumuh.
Masukan juga diberikan terkait program penghijauan, penanganan sampah, serta peningkatan sarana pendidikan yang masih banyak kekurangan ruang kelas.
Baca Juga: Bupati Bogor Ajak PMI Bersinergi, Dorong Terwujudnya Rumah Sakit PMI di Kabupaten Bogor