SEWAKTU.com - Pemkab Bogor menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Hal ini disampaikan Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi, saat memimpin Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi melalui Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah di Gedung Serbaguna 1 Setda, Senin (29/9/2025). Ade hadir mewakili Bupati Bogor, Rudy Susmanto.
Dalam kesempatan itu, Ade Ruhandi menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas pendampingan dan bimbingan yang konsisten diberikan kepada jajaran Pemkab Bogor.
Baca Juga: Gemilang! Kabupaten Bogor Raih 20 Medali di Hari Pertama Peparpeda Jabar 2025
“Atas nama Bupati Bogor, saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran KPK yang terus mendampingi kami dalam memperkuat tata kelola daerah,” ucapnya.
Ade menilai pengawasan internal di perangkat daerah berjalan semakin responsif meski dihadapkan pada keterbatasan waktu.
Ia menyebut seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah berupaya menindaklanjuti arahan, termasuk rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Lebih lanjut, Ade menegaskan Pemkab Bogor berkomitmen mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Menurutnya, capaian itu hanya bisa diraih melalui pengelolaan keuangan yang transparan, komunikasi yang terbuka, serta kepatuhan pada aturan yang berlaku.
“Untuk menjaga predikat WTP tentu tidak mudah. Namun dengan disiplin, keterbukaan, dan komitmen bersama, target tersebut insyaallah bisa terus kita pertahankan,” ujarnya.
Ade juga menekankan bahwa upaya pencegahan korupsi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan wujud pengabdian dan ibadah dalam menjalankan amanah masyarakat.
“Kami berharap bimbingan dari KPK terus berlanjut agar kami istiqomah melaksanakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan,” kata Ade.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, beserta jajaran.