Pemerintah juga sedang menyiapkan skema insentif kinerja PPPK berbasis capaian kerja, bukan masa jabatan sebuah lompatan besar dalam sistem ASN Indonesia.
Lonjakan PPPK 2025 bukan sekadar statistik, tapi cermin perubahan arah birokrasi Indonesia.
Ratusan ribu tenaga honorer akhirnya menemukan kepastian, sementara pemerintah menata ulang wajah ASN dengan pendekatan lebih fleksibel dan produktif.
Namun di balik angka-angka itu, tantangan baru pun menanti, bagaimana memastikan kualitas, kesejahteraan, dan kinerja tetap seimbang?***