SEWAKTU.com - Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menanggapi rencana pemerintah membuka opsi maskapai Garuda diganti Pelita Air.
Opsi Garuda diganti Pelita Air merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan perusahaan BUMN tersebut.
Pelita adalah anak perusahaan Pertamina. Jika Garuda diganti Pelita Air, maskapai kebanggaan Indonesia tersebut bakal menjadi milik Pertamina.
Baca Juga: Demi Menyelamatkan Bumi Dari Kehancuran, NASA Bakal Tabrakan Pesawat Luar Angkasa ke Asteroid
Mengapa Pertamina? Karena Garuda memiliki utang sebesar Rp12 triliun kepada Pertamina.
"Menteri BUMN memang cerdas: memilih Pelita sebagai pengganti Garuda Indonesia, kalau memang diperlukan," kata Dahlan Iskan, dikutip Sewaktu.com dari laman disway.id, Senin, 25 Oktober 2021.
Menurut Dahlan Iskan, hal itu mungkin tidak diperlukan. Garuda akan baik-baik saja, sepanjang Pertamina terus memberi bahan bakar.
Baca Juga: Mengenal Aviophobia, Ketakutan Manusia Naik Pesawat dan Cara Mengatasinya Menurut dr. Meva Nareza
"Tapi bayangkanlah bila Anda menjadi direksi Pertamina. Bawahan Anda sudah membuat laporan: bahan bakar yang belum dibayar Garuda sudah mencapai Rp 12 triliun," kata Dahlan.
"Bawahan Anda juga sudah membuat memo: apakah Pertamina akan terus mengirim BBM ke Garuda atau dihentikan?," jelasnya.
"Anda, sebagai direksi, pasti tidak akan mau lagi mengirim bahan bakar ke Garuda," katanya lagi.
Kenyataannya Pertamina terus berbaik hati. Kalau bukan Pertamina tidak mungkin punya hati sebaik itu, mana ada perusahaan mau memberi pinjaman sampai Rp 12 triliun.
"Maka nyawa Garuda Indonesia sebenarnya ada di tangan Pertamina. Bukan di perusahaan penyewa pesawat di Amerika atau Eropa," ucap mantan Dirut PLN itu.
Misalkan besok pagi Pertamina ambil keputusan tidak mau lagi kirim bahan bakar ke Garuda, maka semua pesawat Garuda tidak akan bisa terbang.
"Maka saya mencoba memahami jalan pikiran Pertamina. Sebagai sebuah perusahaan. Mengapa Pertamina tetap kirim bahan bakar ke Garuda. Secara perusahaan, itu tidak mungkin dilakukan. Tidak masuk akal. Itu melanggar semua prinsip di sebuah perusahaan," beber Dahlan.
Di dalam neraca keuangan, piutang Rp 12 triliun itu masuk ke dalam laba.