SEWAKTU.com -- Setelah tekanan dari berbagai pihak, anggota DPR RI Arteria Dahlan akhirnya meminta maaf atas ucapan kontroversialnya yang meminta kepala kejaksaan tinggi (Kejati) yang memakai bahasa Sunda saat rapat untuk dicopot.
Permohonan maaf tertuju kepada masyarakat Jawa Barat dan Sunda khususnya itu diucapkan Arteria Dahlan di DPP PDI Perjuangan, Kamis 20 Januari 2022.
"Saya dengan sungguh-sungguh menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Sunda atas pernyataan saya beberapa waktu lalu,” terang Arteria Dahlan pada surat keterangannya.
Arteria Dahlan juga ikut menggelar klarifikasi dalam kunjungannya ke DPP PDIP. Diketahui klarifikasi dan permintaan maaf Arteria Dahlan di DPP PDIP itu disampaikan kepada Sekjen Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Komarudin Watubun.
Awalnya, Arteria Dahlan enggan meminta maaf. Arteria Dahlan bahkan meminta kepada masyarakat untuk melapor dirinya ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR jika memang tidak berkenan dan menganggap pernyataannya salah.
Pernyataannya perihal permintaan ganti Kajati yang memakai bahasa Sunda ketika sedang rapat. Karena ucapannya tersebut, Arteria Dahlan diminta oleh beberapa pihak untuk meminta maaf.
Baca Juga: Artis Epy Kusnandar Carikan Guru Les Bahasa Sunda untuk Arteria Dahlan
Namun Arteria menilai pernyataannya tidak salah, karena tidak dimaksudkan mendiskreditkan orang Sunda.
Karena itu ia meminta masyarakat untuk melapor ke MKD apabila menganggap ada yang salah dari pernyataannya sebagai anggota DPR RI di dalam rapat kerja Komisi III.
"Kalau saya salah kan jelas, mekanismenya ada MKD, apakah pernyataan salah. Kita ini demokrasi, silakan kalau kurang berkenan dengan pernyataan saya silakan saja," terang Arteria.
Namun begitu, Arteria Dahlan meminta publik memahami dan mencermati apa yang ia sampaikan terkait Kajati.
"Tapi izinkan saya juga menyatakan yang demikian. Repot dong kalau anggota DPR tiba-tiba seperti ini. Kita punya mekanisme, kita punya kanal-kanalnya. Dan saya bisa membuktikan yang saya katakan itu tidak ada maksud untuk mendiskreditkan, ini bagian dari komitmen kami, DPR, Komisi III," terang Arteria.***