Berikut Isi Percakapan Via Telepon Presiden Palestina dan Presiden Palestina

Sewaktu.com -- Pembicaraan via telepon digelar oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi pada Selasa, 11 Januari 2022 kemarin. Mereka membahas hubungan bilateral serta perkembangan isu Palestina.

Kepada Sisi, Abbas menjelaskan tentang perkembangan di Palestina. Selain itu, Abbas juga menjelaskan perihal pelanggaran-pelanggaran yang kerap dilakukan Israel di wilayah pendudukan.

Baca Juga: Kasus Covid-19 di Awal Tahun 2022 Semakin Meningkat, Jakarta Paling Banyak Terpapar!

"Dia (Abbas) berterima kasih kepada pemimpin Mesir atas posisi Mesir dalam mendukung masalah Palestina serta perannya dalam mengadvokasi rakyat-rakyat Palestina atas kebebasan dan kemerdekaan," tulis kantor berita Palestina, Wafa, dalam laporannya.

Pada kesempatan yang sama Sisi menegaskan komitmen Mesir untuk terus mendukung perjuangan Palestina. Abbas maupun Sisi sepakat menjaga koordinasi sehubungan dengan posisi serta langkah-langkah masa depan dalam kerangka kerja sama bilateral.

Baca Juga: Fakta Kedutan di Wajah yang Bisa Jadi Pertanda Terjadinyan Tumor, Jangan Disepelekan

Abbas tidak ketinggalan mengucapkan selamat kepada Sisi atas keberhasilan Mesir menyelenggarakan World Youth Forum di kota resor Laut Merah, Sharm El-Sheikh. Forum empat hari itu dihadiri perwakilan pemuda dari 196 negara.

Tepatnya awal Januari lalu, Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid mengungkapkan, Israel tidak akan merundingkan solusi dua negara dengan Palestina. Kebijakan tersebut bakal diterapkan bahkan jika Lapid menjadi perdana menteri menggantikan rekan koalisinya, Naftali Bennett, pada 2023 mendatang.

Baca Juga: Penyanyi Ardhito Pramono Ditangkap Pakai Narkoba Jenis Ganja

“Bahkan setelah rotasi koalisi, saya akan tetap dengan orang-orang yang sama dan perbedaan pendapat yang sama. Saya berencana mendukung kesepakatan yang saya buat dengan mitra saya,” ungkap Lapid dalam sebuah pernyataan pada 3 Januari lalu mengutip laman Jerusalem Post.

Diketahui, Naftali Bennett dan partainya, Yamina, menentang keras pembentukan negara Palestina. Partai Menteri Kehakiman Israel Gideon Sa’ar, yakni New Hope Party, juga menolak berdirinya negara Palestina. Namun partai-partai lain dalam koalisi pemerintahan Bennett dan Lapid bersikap sebaliknya. Mereka mendukung kemerdekaan Palestina.

Baca Juga: Hasyakyla Utami Sindir Fuji yang Dapat Peran Utama di Film Perdananya 'Bukan Cinderella'

Koalisi pemerintahan Israel saat ini diketahui memiliki mayoritas sempit. Hal itu membuat mereka tidak dapat kehilangan dukungan dari salah satu partainya. Jika keretakan terjadi, konsekuensinya adalah penyelenggaraan pemilu dini. 

"Karena itu tidak ada alasan bagi saya untuk menipu Palestina dan membuka proses diplomatik yang tidak memiliki koalisi di belakangnya. Itu akan merusak kredibilitas kami, yang mana penting," tandas Lapid.***