Setahun Lebih Jadi Sandera OPM, Pilot Susi Air Minta TNI Tidak Menggunakan Bom dalam Upaya Penyelamatan 

SEWAKTU.com -- Sudah satu tahun lebih disandera OPM, pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens minta TNI untuk tidak menggunakan bom dalam upaya penyelamatannya.

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), juga dikenal sebagai Organisasi Papua Mereka (OPM), telah mengeluarkan peringatan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait penggunaan bom dalam upaya penyelamatan sandera pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens.

Dalam video terbaru yang beredar di media sosial, yang diduga terkait dengan OPM, pilot tersebut menyampaikan permintaan melalui video agar TNI tidak melakukan pengeboman.

Baca Juga: Istri Sah Lagi Hamil, Perselingkuhan Suami Dokter dengan Pramugari Batik Air Terbongkar Gegara Temukan Bukti Ini

"Di daerah sini tentara Indonesia menggunakan pesawat tempur lalu melepas bom," paparnya.

"Orang-orang di sini minta tolong agar jangan lepas bom, tolong berhenti," kata Philip, dilansir Sewaktu.com dari kanal youtube tvOneNews.

Kapten Philip Mark Mehrtens dengan tegas menegaskan agar serangan udara dengan penggunaan bom di daerah yang diduga menjadi markas OPM dihindari.

Baca Juga: GAK TAU DIRI! Restiana Febrianti Sudah Tahu M Rivaldhi Sudah Punya Istri, Bukannya Mundur Malah Lanjut Selingkuh

Lebih lanjut, pilot Susi Air tersebut menegaskan bahwa, atas nama OPM, mereka meminta agar TNI melakukan serangan darat dan menghindari penggunaan bom, mengingat OPM hanya dilengkapi dengan senjata api dan tidak memiliki fasilitas tempur udara.

"Jangan pakai bom, mereka hanya punya senjata saja, tidak pakai pesawat, tidak pakai bom besar," ujarnya.

Dalam video tersebut, pilot tersebut secara tegas memperingatkan TNI untuk segera menghentikan penggunaan bom dalam serangannya.

Baca Juga: Mau Jenguk Ibu Sakit, Seorang Dokter yang Tengah Hamil Temukan Bukti Perselingkuhan Suami dengan Restiana Febrianti

Selain itu, dalam kesempatan tersebut, pilot Susi Air juga meminta dukungan dari negara-negara asing untuk memediasi dengan pemerintah Indonesia terkait penyerangan bom.