DPRD Kota Bogor Bahas LKPJ saat Kepemimpinan Terakhir Walikota Bima Arya

SEWAKTU.com -- DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, tengah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor 2023 yang merupakan masa kepemimpinan terakhir Bima Arya..

"Pembahasan dilakukan di tingkat komisi-komisi dan tim panitia khusus (Pansus) rancangan oeraturan daerah (Raperda) LKPJ Wali Kota Bogor tahun 2023," kata Ketua Tim Pansus LKPJ Ahmad Aswandi di Kota Bogor, Selasa.

Dia menyampaikan saat pembahasan di tingkat komisi DPRD Kota Bogor telah selesai, nantinya rekomendasi yang disampaikan berdasarkan hasil rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk dibahas secara komprehensif oleh tim pansus.

Baca Juga: HP Xiaomi Turun Harga April 2024, Spesifikasi dan RAM Enggak Main-main!

“Kami akan membahas lebih lanjut beberapa masukan dan rekomendasi dari komisi-komisi yang nantinya dijadikan rekomendasi dari tim pansus,” ujar Aswandi.

Ia mengatakan sebelumnya tim Pansus LKPJ juga sudah menggelar rapat dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dengan agenda mendengarkan ekspose dari Pemkot Bogor terkait LKPJ 2023.

Hasil ekspose tersebut, kata Aswandi, akan dibahas secara internal sebagai bagian dari rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh tim Pansus.

“Pada intinya, kami akan menyelesaikan LKPJ ini agar bisa segera mengeluarkan rekomendasi yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Kota Bogor,” ujarnya.

Baca Juga: 5 HP Gaming Anti Ngelag dengan Spesifikasi Gahar Serta Harga Merakyat!

Sementara itu, anggota tim Pansus LKPJ 2023 Endah Purwanti mengatakan sementara ini tim pansus tengah mendalami beberapa materi.

Secara garis besar, Endah menilai program yang disusun oleh OPD hanya sebatas formalitas saja karena program nyang disusun hanya mengulang program yang sudah ada dari tahun ke tahun.

“Program yang disusun oleh dinas selama ini hanya kegiatan rutin, tidak ada kegiatan yang menjadi terobosan. Jadi dari semua indikator memang tercapai kinerjanya, namun tidak ada inovasi di dalamnya,” ujar Endah

Ia menilai tidak ada inovasi ada gebrakan program yang disusun berdasarkan kondisi masyarakat di setiap wilayah.

“Adapun hal yang inovatif seperti pembangunan museum, peluncuran angkot listrik, bis Transpakuan, itu semua menyisakan PR yang masih banyak. Jadi sebenarnya tidak ada yang tuntas,” ujarnya.