Keceplosan Rocky Gerung di Acara Aiman, Gibran Rakabuming Raka Sering Terima Suap dari Para Menteri Jokowi

Namun, seperti yang dijelaskan Rocky, impeachment bukanlah proses yang mudah. Dibutuhkan persetujuan dari DPR untuk menggunakan hak menyatakan pendapat sebelum kasus diserahkan ke Mahkamah Konstitusi.

Setelah itu, MK akan memiliki waktu 90 hari untuk memutuskan apakah tuduhan tersebut memiliki dasar hukum atau tidak.

Jika tidak, maka kasus tersebut akan ditutup. Tetapi jika terbukti, proses pemberhentian bisa dilakukan oleh DPR dan anggota DPD melalui sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pendapat masyarakat pun terbelah. Dalam polling yang dilakukan, 88% responden berpendapat bahwa tuduhan ini serius dan perlu ditindaklanjuti secara hukum, sementara 12% menganggapnya tidak serius atau biasa saja.

Beberapa komentar menunjukkan pesimisme terhadap tindakan KPK, mengingat ada kasus-kasus korupsi besar lainnya yang belum mendapatkan perhatian serius.

Skeptisisme publik terhadap KPK tampak mencolok, terutama setelah beberapa kasus besar seperti penggunaan private jet oleh pejabat tinggi yang tidak ditindaklanjuti.

Ada yang berpendapat bahwa sistem hukum di Indonesia cenderung lemah ketika berhadapan dengan pejabat tinggi atau keluarga presiden.

Dalam analisis lebih lanjut, Rocky menekankan pentingnya penerapan kebijakan **zero tolerance to corruption**. Artinya, setiap bentuk korupsi, besar atau kecil, harus diproses sesuai dengan hukum.

Jika pejabat publik, seperti Gibran, terbukti menerima uang dari menteri-menteri, meskipun tidak dalam jumlah besar, tindakan tersebut tetap harus dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius.

Sebagai pejabat publik, Gibran berkewajiban melaporkan setiap gratifikasi yang diterima ke KPK.

Ketidakpatuhan terhadap aturan ini akan menimbulkan kecurigaan dan berdampak buruk bagi integritas jabatan publik yang diembannya.

Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya integritas pejabat publik dan transparansi dalam setiap tindakan mereka.

Meski tuduhan Rocky Gerung belum bisa dipastikan kebenarannya, publik berharap agar setiap dugaan korupsi, terutama yang melibatkan pejabat tinggi, dapat diusut dengan serius oleh penegak hukum.

Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dalam waktu dekat, Gibran akan dilantik sebagai Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.