Mahfud MD Beri Usul Pemerintah Buat UU Omnibus Law Terkait Tata Pemerintahan Dapat Bekerja Secara Efektif

Pakar hukum tata negara ini memberikan contoh Undang-Undang tentang Hukum atau HAM. Ia menjelaskan bahwa menurut undang-undang yang masih berlaku saat ini, frasa "menteri" yang dimaksud dalam regulasi tersebut adalah Menteri Hukum dan HAM.

"Ini bukan Menteri Integrasi, dan juga bukan Menteri HAM," ujarnya.

Melalui UU Omnibus Law ini, Mahfud menjelaskan, dapat diatur dalam satu pasal bahwa menteri yang dimaksud untuk urusan A adalah menteri yang baru, begitu juga dengan urusan B.

Hal serupa juga terjadi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kini dibagi menjadi tiga kementerian, serta Kementerian Agama yang kini memiliki badan khusus untuk menangani urusan haji dan umrah.

Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto Bersiap Akan Kunjungan Kerja Ke Arab Saudi

"(Omnibus Law) akan menyatukan semua UU yang terkait ke dalam satu UU yang mengatur struktur tata pemerintahan yang baru," ujarnya.

Dengan demikian, Mahfud menyatakan bahwa semua undang-undang yang masih terhubung dengan kementerian lama dapat disesuaikan. "Frasa 'menteri' dalam undang-undang bisa diubah menjadi 'kepala badan'. Hal tersebut sangat teknis, mudah dilakukan, dan bisa lebih cepat," ujarnya. ***

(Raihan Saesar Ramadhan)